Mungkinkah memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta? Mengapa tidak?
Jika kita baca dan tonton banyak berita, tulisan, surat pembaca, talkshow, puisi, tentang Jakarta, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:
1. Macet. Soal yang satu ini sudah sangat keterlaluan. Menjengkelkan, menyesakkan, membuat hidup kita berjalan sangat lambat dan membosankan.
2. Penuh polusi. Di samping penjualan mobil dan motor yang tak dibatasi, angkutan-angkutan bobrok yang tak laik jalan juga membuat polusi kita berada di tiga besar kota penuh polutan di dunia.
3. Kumuh. Kebersihan Jakarta adalah kebersihan permukaan dan jalan protokol. Ambil contoh jalan Sudirman dan Tamrin. 2-3 rumah di belakang jalan besar itu, dengan mudah kita sudah menemukan kampung kumuh, kotor, got mampet, jorok.
4. Sesak, overload penduduk. 10 juta siang hari, 12 juta malam hari. Kemungkinan besar saat ini jauh lebih banyak dari itu. Meski jika kita take off dari Cengkareng akan kelihatan betapa tidak meratanya penyebaran penduduk di Jakarta, terbukti dengan masih banyaknya tanah kosong, namun hitung-hitungan umumnya menunjukkan bahwa Jakarta kekurangan green area dan daerah resapan. 10 tahun yang lalu, konon ada 300 danau resapan air di Jakarta, tapi sekarang tinggal 70-80an. Di samping itu, gelombang urbanisasi juga tak terbendung.
So, fakta-fakta itu sudah sangat cukup untuk membuat kita mengusulkan pemindahan Ibukota. Memang konsekwensinya agak rumit, misalnya bagaimana dengan gedung-gedung pemerintah yang asetnya triliunan. Tapi kalau kita pikirkan alternatif misalnya, membuat Jakarta menjadi pusat bisnis, dan gedung-gedung itu kemudian diswastakan, itu masih memungkinkan.
Jika kita pindahkan Ibukota kita ke Medan atau Padang misalnya, atau kalau tak mau terlalu njomplang ya Surabaya atau Bandung, kita akan membangun infrastruktur baru di sana yang tentu saja sangat berguna bagi pengembangan wilayah itu. Urbanisasi juga akan terkonsentrasi ke ibukota yang baru itu, atau minimal terbagi ke sana.
Dengan demikian, dampak positifnya jauh lebih besar daripada cost yang dikeluarkan. Pemerataan pembangunan, pemerataan kesadaran politik, pemerataan tingkat pendidikan, tidak akan menjadi jargon kosong tanpa aplikasi.
So, pindah Ibukota, mengapa tidak?
Sejak awal, seorang yang mempelajari hukum Islam juga akan mengetahui bahwa ketika al-Manshur, seorang khalifah Abbasiyah, mengusulkan agar al-Muwaththa’ karya Imam Malik ibn Anas dijadikan hukum positif yang berlaku di wilayah Islam, Malik menolak usulan tersebut karena di wilayah-wilayah Islam itu telah tumbuh berbagai macam praktik hukum yang telah mapan dan tidak ada alasan untuk memaksakan penyeragaman hukum untuk berbagai wilayah Islam tersebut. Diriwayatkan bahwa Malik berargumen, tidak seorang pun ahli hukum atau tradisi pemikiran hukum yang berhak memiliki klaim eksklusif
