Penggusuran: Argumen 4 Arah

Pejabat pengambil keputusan:

Rumah-rumah itu harus digusur, karena tak memenuhi rencana tata kota yang sudah ditentukan oleh Pemda. Rumah-rumah itu tak berijin.

Mereka memang dipungut pajak bulanan, tapi itu kerjaan oknum yang tak bertanggung jawab. Lhah mereka harusnya paham tokh, bahwa itu bukan tanah milik oknum itu. Mereka juga mesti paham, tanah di Jakarta ini tak semurah itu.

Memang seharusnya itu dari awal sudah dilarang, tapi kan itu juga bukan urusan kami. Itu urusan pejabat yang berwenang sebelum kami. Lagipula, mereka digusur kan ketika tanah itu mau dipakai, jadi justru mereka harus berterima kasih karena telah menempati tanah itu selama ini, tanpa membeli dan menyewa secara resmi.

Mestinya orang datang ke Jakarta kan punya modal, SDM cukup, dan sudah punya bayangan mau ngapain di Jakarta. Jika tak punya modal dan keahlian, ngapain juga mereka ke Jakarta?

Ganti rugi? Untuk apa? Sudah jelas mereka yang melanggar hukum, kenapa kami yang harus menggantinya?

Mereka memang berhak hidup layak, tapi mereka bukan warga Jakarta. Yang bertanggung jawab terhadap mereka adalah Pemda masing-masing daerahnya. Lagi pula, kami juga sudah menyediakan panti sosial untuk para gelandangan dan kaum miskin seperti mereka.

Satpol PP:

Kami hanya bertugas mengeksekusi keputusan atasan kami. Dan itu berkekuatan hukum. Apapun dan siapapun yang menghalangi kami, akan kami labrak. Negosiasi tak diperlukan bagi kami. Justru jika kami melakukan negosiasi, yang ada kamilah yang nantinya dipersalahkan oleh atasan kami. Saat bertugas, kami menjadi robot-robot bernyawa. Kami harus menghilangkan rasa kemanusiaan kami demi tugas mulia kami. Soal pemberitahuan atau peringatan, itu bukan urusan kami. Urusan kami hanya mengeksekusi. Titik.

Polisi:

Kami tak berurusan dengan kepentingan siapapun. Kepentingan kami adalah menjaga ketertiban. Toh, kami hanya diundang ketikaada bentrokan antara Satpol PP dan masyarakat tergusur. Jadi kalau ada yang kena pentungan kami dari pihak manapun, itu bukan urusan kami. Sebenarnya idealnya memang kami tak berpihak. Tapi kebanyakan kasus, yang memanggil kami adalah para pengusaha dan pejabat yang berkepentingan menggusur itu. Lagi pula, apa untungnya kami berpihak pada rakyat miskin itu?

Tergusur:

Kami tidak habis pikir. Saat itu kami datang ke Jakarta, lalu ada aparat yang datang menawari kami menempati lokasi ini, dengan pungutan bulanan kepadanya. Kami anggap itu berarti legal toh? Meski kami juga sadar bahwa itu bukan juga tanah dia, tapi kan kami membayar, dan dia juga tak pernah bilang bahwa suatu saat kami akan digusur. Bahkan, ada aparat desa setempat yang dengan bayaran tertentu bisa mengusahakan hak pemilikan tanah yang kami tempati.

Lagipula, meski memang bukan tanah kami, mengapa selama ini kami tak diperingatkan? Mengapa kami dibiarkan bertahun-tahun, berpuluh tahun, menempati tanah ini, dan dibiarkan pula kami membangun rumah permanen di tanah ini?

Bukankah kami juga warga Indonesia yang berhak hidup layak, baik sandang, pangan, maupun papan?

Pulang kampung? Lalu makan apa saya di kampung? Kerjaan nggak ada, tanah kering, beras mahal. Salah sendiri Jakarta menjanjikan kami banyak hal. Kalau ada alternatif kerjaan di kampung, ngapain juga kami datang ke Jakarta yang sumpek seperti ini.

Panti sosial? Itu mah penjara berlabel sosial. Di dalamnya kami hampir seperti pekerja paksa. Hidup terkekang, harus ikut itulah, wajib ngikut inilah. Apa salahnya kami menikmati kebebasan di luar? Toh Jakarta bukan milik mereka saja. Jakarta kan Ibukota negara. Kami warga negara Indonesia kan? Kalau ukurannya asli Jakarta atau bukan, apakah para pejabat itu juga asli Jakarta? Soal KTP, itu kan tergantung siapa yang punya duit. Kalau kami punya duit, bikin KTP kan semudah membalik telapak tangan?

 

Memindah Ibukota

Mungkinkah memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta? Mengapa tidak?

Jika kita baca dan tonton banyak berita, tulisan, surat pembaca, talkshow, puisi, tentang Jakarta, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Macet. Soal yang satu ini sudah sangat keterlaluan. Menjengkelkan, menyesakkan, membuat hidup kita berjalan sangat lambat dan membosankan.

2. Penuh polusi. Di samping penjualan mobil dan motor yang tak dibatasi, angkutan-angkutan bobrok yang tak laik jalan juga membuat polusi kita berada di tiga besar kota penuh polutan di dunia.

3. Kumuh. Kebersihan Jakarta adalah kebersihan permukaan dan jalan protokol. Ambil contoh jalan Sudirman dan Tamrin. 2-3 rumah di belakang jalan besar itu, dengan mudah kita sudah menemukan kampung kumuh, kotor, got mampet, jorok.

4. Sesak, overload penduduk. 10 juta siang hari, 12 juta malam hari. Kemungkinan besar saat ini jauh lebih banyak dari itu. Meski jika kita take off dari Cengkareng akan kelihatan betapa tidak meratanya penyebaran penduduk di Jakarta, terbukti dengan masih banyaknya tanah kosong, namun hitung-hitungan umumnya menunjukkan bahwa Jakarta kekurangan green area dan daerah resapan. 10 tahun yang lalu, konon ada 300 danau resapan air di Jakarta, tapi sekarang tinggal 70-80an. Di samping itu, gelombang urbanisasi juga tak terbendung.

So, fakta-fakta itu sudah sangat cukup untuk membuat kita mengusulkan pemindahan Ibukota. Memang konsekwensinya agak rumit, misalnya bagaimana dengan gedung-gedung pemerintah yang asetnya triliunan. Tapi kalau kita pikirkan alternatif misalnya, membuat Jakarta menjadi pusat bisnis, dan gedung-gedung itu kemudian diswastakan, itu masih memungkinkan.

Jika kita pindahkan Ibukota kita ke Medan atau Padang misalnya, atau kalau tak mau terlalu njomplang ya Surabaya atau Bandung, kita akan membangun infrastruktur baru di sana yang tentu saja sangat berguna bagi pengembangan wilayah itu. Urbanisasi juga akan terkonsentrasi ke ibukota yang baru itu, atau minimal terbagi ke sana.

Dengan demikian, dampak positifnya jauh lebih besar daripada cost yang dikeluarkan. Pemerataan pembangunan, pemerataan kesadaran politik, pemerataan tingkat pendidikan, tidak akan menjadi jargon kosong tanpa aplikasi.

So, pindah Ibukota, mengapa tidak?

 

Selamat Malam, TIM

Seorang kawan lama ngajak ketemuan via YM. Usul punya usul, Taman Ismail Marzuki akhirnya menjadi pilihan. “Ada nasi bebek murah meriah”, serunya. Jadilah kita janjian ketemuan di ruang publik itu. Sambil menunggunya yang datang agak telat, aku nongkrong sendirian di tengah kerumunan banyak orang. Tersalurkanlah salah satu hobiku: melamun.

Sudah lama sekali aku tak menikmati ruang publik yang dahsyat ini. Aku ingat pertama kali berkehendak untuk memilih hidup di Jakarta, 1994. Saat itu karena belum tahu barat timurnya metropolitan ini, aku numpang seorang paman jauh yang ternyata tinggal di sekretariat sebuah kelompok studi di Jl. Pramuka, Kajian 164.

Beberapa hari tinggal di situ, 21 Juni 1994 (aku ingat betul tanggalnya, semoga ingatanku nggak salah), Tempo, Editor, dan Detik dibredel oleh pemerintah Orde Baru karena pemberitaan tentang BJ Habibie (Menristek saat itu, anak emas Soeharto) yang membeli kapal bekas dari Jerman. Besoknya, meledaklah protes besar mahasiswa dan aktivis pro demokrasi.

Karena nggak punya kerjaan di Jakarta (nunggu hasil test masuk kuliah), aku dan dua temen sekampungku ikut larut dalam aksi besar di Monas, bersama para aktivis Kajian 164. Waktu itu Rendra dan seluruh kru teaternya ikut, dan waktu itulah seniman bernama Semsar Siahaan sempat dipukul polisi. Besoknya lagi, anak-anak 164 menggelar aksi sendiri di pelataran TIM. Kami juga ikut. Kita duduk bersila, membentuk lingkaran, dan secara bergantian berorasi tentang kebebasan pers, otoritarianisme rezim Orde Baru, tentang para pejabat negara yang antikritik, tentang hak rakyat atas informasi yang dibelenggu.

Datanglah polisi, meminta KTP semua peserta aksi. Kami tetap cuek, meskipun aku menahan rasa ngeri dan cemas yang luar biasa. Itulah demonstrasi pertama yang aku ikuti, karena di Monas aku lebih banyak menikmati kerumunan dan tontonan teatrikal di lapangan.

Lamunan berlanjut.

Aku baru menyadari pentingnya ruang publik semacam TIM, yang bisa diakses siapapun warga negara ini, tak peduli agama, ras, bahasa, dan status sosial. Seniman, sastrawan, penyair, kritikus, yang biasa kita lihat di TV dan di koran sebagai bagian dari tokoh antah berantah dan selebriti, di ruang ini menjadi manusia biasa yang ngleprah di lantai dan ceng-cengan. Jangankan minta tanda tangan, menyapa dan ngajak berkenalan seperti layaknya ketemu artis, pun menjadi kelihatan norak di sana. Mereka bercampur dengan mahasiswa, pengamen jalanan, wartawan, gelandangan, dan bahkan jika kita kemaleman di Jakarta dan ikutan nongkrong sampai pagi di sanapun nggak akan ketahuan.

Di TIM ini juga, pedagang ketupat sayur dan pengelola kafe mahal bersaing memperebutkan pasar. Seniman kelas internasional makan pecel lele bareng mahasiswa yang baru sebulan menghirup nafas Jakarta.

Jadi kalau kantong Anda cekak dan pengen nongkrong semaleman, datanglah ke tempat ini. Sayang nggak banyak lagi ruang publik seperti ini tersisa di Jakarta.

Lamunan terhenti oleh kedatangan temen lamaku itu, makan nasi bebek tradisional dengan sambel yang menggairahkan.