Kucing dalam Karung

Undzur ma qola, wa-la tandzur man qola. “Lihat apa katanya, jangan siapa yang berkata,” demikian Nabi bersabda. Dalam bahasa mahfudzat juga disebut, “Laisa al-fata an yaqulu kana abi, walakin al-fata man yaqulu ha ana dza”. Tidak layak seorang pemuda berkata “aku anaknya Lurah”, seorang pemuda adalah ketika ia berkata “inilah aku”.

Dua ungkapan di atas mengajari kita untuk menilai orang. Jabatan, keturunan, jenis kelamin, status, posisi seseorang tidak menentukan apakah dia benar atau salah. Seorang kyai sekalipun bisa salah. Seorang pencuri juga punya potensi kebenaran pada dirinya. Anak Lurah bisa saja bodoh, begitu juga anak pemulung bisa sangat pintar. Seorang perempuan bisa jadi pemenang, seperti halnya seorang laki-laki bisa menjadi pecundang.

Membeli kucing dalam karung, istilah dalam perpolitikan kita yang mangandaikan kita memilih seseorang yang tak kita kenal. Kita memilih dan mempercayai seseorang bukan karena ia mampu menjadi pemimpin kita, tapi karena ia saudara kita, karena ia temennya si Anu, atau hanya karena kita terpaksa memilih dia.

Sudah saatnya kita berpikir dan bertindak rasional, bukan karena suruhan atau paksaan. Sudah saatnya kita menghargai akal dan kecerdasan kita. Sudah semestinya kita menyadari bahwa pilihan kita, kepercayaan kita, akan berakibat pada masa depan kita, masa depan orang lain, masa depan bangsa. Sudah waktunya kita menyatakan untuk tidak membeli kucing dalam karung. Sudah seharusnya kita berkata: “ha ana dza!,“inilah aku”.

 

Bush

Hari-hari belakangan ini kita mendapatkan tontonan realitas di luar kebiasaan: siaran langsung perang Irak, sadisme manusia satu terhadap manusia lainnya, pembantaian ribuan orang hanya karena ambisi sempit. Tontonan itu diimbangi dengan tontonan lain yang tak kalah menarik: jutaan orang, ratusan juta bahkan, di berbagai negara menolak perang yang dilakukan Bush dan pasukannya. Bahkan penduduk Amerika sendiri.

Barangkali, di saat-saat seperti inilah kita layak merindukan kejayaan Uni Sovyet di masa lalu, sebagai kekuatan pengimbang. Runtuhnya Uni Sovyet memunculkan dunia yang timpang: adi daya tunggal. Karena merasa besar sendirian, Amerika di tangan Bush tak ubahnya seperti raksasa di tengah kurcaci-kurcaci pesuruh. Kekuatan hegemonik ini mengancam bangunan kebudayaan dan peradaban yang dibangun bersama oleh semua negara, bahkan oleh Amerika sendiri.

Perang sudah terjadi, Bush sudah nyata-nyata menutup mata dan telinganya dari himbauan, ajakan, hujatan, bahkan kutukan jutaan manusia lain yang menolak perang. Adakah yang bisa kita lakukan? Jelas ada. Turun ke jalan menolak perang, berteriak mengutuk mengalirnya darah manusia, empati terhadap rakyat yang menjadi korban perang ini. Atau sekedar berdoa dan menyatakan ketidaksetujuan dalam hati, meskipun itu adalah bentuk keimanan yang paling lemah.

 

Memilih Pemimpin

Kullukum ra’in, wakullukum mas’ulun ‘an ra’iyatih, demikian Nabi Saw. mengajarkan kepada kita, sebagaimana diteruskan oleh guru-guru dan pendahulu kita. Di negeri yang sedang merangkak ke arah demokrasi ini, setiap warga dituntut tanggung jawabnya untuk memilih pemimpinnya. Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, Ketua RT bertanggung jawab terhadap kita sebagai pemilih dan pihak yang dipimpin. Sebagai rakyat kita juga punya hak, bahkan kewajiban, untuk mengawasi dan mengontrol kepemimpinan mereka.

Kabar bagus berhembus dari gedung DPR/MPR; pada pemilu mendatang, di samping memilih lambang partai, kita juga bisa memilih gambar/nama calon dari masing-masing partai. Meski bukan jaminan, paling tidak pemilih lebih bertanggung jawab karena lebih mengenal secara langsung seseorang berdasarkan kredibiltas yang dimilikinya, tidak lagi membeli kucing dalam karung. Sudah tentu jika semua calon yang diajukan bermasalah, pemilih berhak untuk tidak memilih alias menjadi Golput (golongan putih).

Tugas kita adalah memastikan bahwa pilihan kita didasarkan atas komitmen moral, kredibilitas, dan program-program kongkrit yang ditawarkan seseorang atau suatu partai. Tidak layak bagi kita memilih pemimpin yang sudah jelas korup, tak bermoral, dan menindas rakyat dengan kekuasaannya. Karena setiap pilihan kita akan kita pertanggungjawabkan ke hadapan Allah Swt. kelak. Karena setiap pilihan kita akan berpengaruh pada perjalanan Indonesia ke depan.

 

KTP

Pernahkah Anda mengurus KTP? Tentu saja bagi kita yang berumur lebih dari 17 tahun hampir bisa dipastikan menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya; pernahkah Anda mengurus KTP sendiri dari A sampai Z, sampai KTP ada di tangan Anda? Jawaban ya dari pertanyaan kedua ini kemungkinan besar jauh lebih kecil daripada yang pertama. Soal bagaimana kita mengurus KTP akan memunculkan beragam jawaban: mengurus sendiri, melalui Ketua RT, melalui Kepala Desa, melalui calo tak resmi, atau bahkan melalui Satpam Kelurahan. Begitu juga dengan soal berapa uang yang dibutuhkan untuk memperoleh KTP: bisa 1.300 rupiah, 3.000 rupiah, 100.000 ribu rupiah, bahkan 500.000 rupiah, tergantung berapa lama KTP itu diproses dan melalui siapa kita memperolehnya.

Mungkin kita semua tahu betul bahwa memperoleh KTP adalah hak kita, bukan kewajiban. Kita juga tahu bahwa ada prosedur dan mekanisme yang baku untuk memperolehnya. Bahkan kita tahu berapa uang yang seharusnya dikeluarkan untuk itu, dan lebih dari itu adalah ilegal, unprosedural, dan berbau kolusi.

Entah karena malas, berbelit-belit, atau memang kondisinya mengharuskan kita kompromi terhadap yang ilegal, atau memang kita telah menjadi bangsa yang sakit sehingga yang ilegal seperti itu kita anggap sebagai kewajaran. Yang jelas, faktanya kita masih melihat dengan kasat mata praktek-praktek seperti itu. Kalau sudah begini, mungkin memang kita harus membenarkan petuah Ronggowarsito bahwa saat ini “jaman wis edan. Yen ora melu edan ora keduman.”