Setelah FPI Tak Ada Lagi

Menjelang tahun baru 2021 publik Indonesia disuguhi peristiwa dramatis: kejar-kejaran, tembak-tembakan, lalu menghidangkan korban nyawa: 6 anggota laskar FPI. Drama berlanjut: Pemerintah mengumumkan bahwa FPI telah dinyatakan bubar dengan sendirinya, dan melarang segala kegiatan dan penggunaan atribut FPI. Babak berikutnya, setelah menahan Habib Rizieq karena beberapa kasusnya, adalah pembekuan 89 rekening FPI dan individu-individu yang terafiliasi dengan FPI.

Apakah persoalan FPI tuntas dengan drama beberapa babak itu? Ternyata tidak.

Komnas HAM menyatakan terjadi indikasi pelanggaran HAM dalam sebagian peristiwa penembakan laskar tersebut. FPI melahirkan FPI berikutnya: Front Persatuan Islam. Mungkin drama ini akan memanjang menjadi beberapa episode.

Beberapa pertanyaan juga segera mengemuka terkait drama tersebut. Sebegitu besarkah pengaruh Habib Rizieq dan FPI sehingga membutuhkan semacam operasi untuk membuntuti rombongan Habib Rizieq? Sebegitu kuatkah posisi FPI sehingga membutuhkan tanda tangan 3 menteri dan 3 pejabat setingkat Menteri untuk membubarkannya? Sebegitu hebatkah Habib Rizieq sehingga pemerintah nampak bergegas dan buru-buru menjeratnya dengan sekian delik pidana?

Di luar pertanyaan itu, sebenarnya bisa dimunculkan sekian belas pertanyaan lain yang mengiringinya. Pertanyaan utama yang paling syahdu adalah: mengapa baru sekarang?

FPI bukan ormas yang didirikan setahun dua tahun yang lalu. Sudah 22 tahun mereka berkiprah dengan mencatatkan ratusan kekerasan, perkelahian, persekusi, sesekali kegiatan siaga kebencanaan yang heroik. Dengan mudah kita pun bisa melacak daftar kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh FPI atau organisasi sejenis. Lebih dari dua dekade beberapa kelompok minoritas hidup berdampingan dengan rasa takut, was-was, dan sebagian memilih “berdamai” dengan memberi privilese kepada kelompok “penjaga moral” tersebut. Dan tentu dengan kesadaran publik yang lama-lama terbangun bahwa kelompok ini “tak tersentuh” oleh hukum kita, kelompok ini melenggang kangkung dengan beberapa jenderal di belakangnya. Ini karena publik juga melihat bahwa di lapangan, seringkali aparat justru melindungi dan berada di pihak pelaku kekerasan.

Pelan-pelan pula terbangun ketakutan yang lebih besar: kelompok ini bergerak dengan justifikasi bahwa mayoritas umat Islam berdiri mendukung di belakang mereka. Berbagai periswa 4 tahun belakangan ini menegaskan kesan itu: Pilkada Jakarta, gerakan 212 dan segala episode terusannya, Pilpres 2019, seakan menempatkan Habib Rizieq dan FPI sebagai elemen penting yang merepresentasikan gerakan keislaman Indonesia, hingga kemudian memunculkan penambahan pangkat: Imam Besar.

Lalu ke mana NU, ormas terbesar di Indonesia? Ke mana Muhammadiyah, ormas terbesar kedua? Di mana Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan? Mengapa wajah moderat Islam tiba-tiba mengecil mengkerut, tergantikan dengan kegagahan Sang Imam Besar? Ke mana PPP, PKB, PAN, dan PKS? Mengapa wajah politik Islam keumatan tergerus oleh gerakan NKRI Bersyariah? Mengapa para pejabat publik kita tiba-tiba merasa lebih gagah dan bangga jika sowan ke Petamburan, selfie, lalu konferensi pers, daripada mengunjungi ketua partai?

Tulisan ini tak hendak melegitimasi pembubaran FPI yang agak berlebihan itu. Karena bagi saya, yang lebih penting adalah menyadari bahwa ketika pejabat negara, para pemimpin, tokoh masyarakat, membangun kolaborasi dengan kelompok kekerasan, entah alasan apa yang menyertainya, maka fantadzirissa’ah: pada saatnya ia akan menjadi besar dan potensial mengancam kehidupan kita yang harmonis. Sementara, kelompok moderat yang lebih besar tak kunjung menyadari ancaman jangka panjang ini.

Di situlah masalah kita selama ini.

Lagi-lagi harus diulang pertanyaan besarnya: mengapa baru sekarang? Setelah sekian konflik berdarah-darah terjadi. Setelah ratusan kekerasan dan persekusi dipertontonkan. Setelah ratusan rumah ibadah rusak, ditutup, disegel. Setelah ribuan korban hidup dalam trauma pasca-kekerasan yang dialami mereka. Setelah sekian puluh tahun sebagian dari kita hidup berdampingan dengan rasa takut yang terpelihara.

Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin akan muncul beberapa spekulasi intelijen dan politik konspirasi. Mungkin akan muncul analisa yang melibatkan politik global seperti yang berkembang di media sosial.

Namun mungkin juga pertanyaan itu tak perlu dijawab, hanya perlu disyukuri, terlepas dari ketidaksetujuan kita terhadap detail langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini. Keberanian pemerintah saat ini sangat layak diapresiasi, dengan segala catatannya.

Lalu, bukankah dengan mudahnya FPI juga melahirkan FPI baru: Front Persatuan Islam? Bagaimana dengan lembaga-lembaga dan ormas kekerasan selain FPI yang ada? Bukankah seharusnya mereka juga dibubarkan?

Secara administratif dan hukum, tentu siapapun dengan mudah bisa membuat dan mendaftarkan lembaga baru bernama FPI. Namun poin terpenting dari langkah “pembubaran FPI” saat ini adalah “peruntuhan legitimasi”, bukan pada pembubaran organisasinya sendiri. Ketika kesadaran menjaga negeri dari keterpecahan dan permusuhan yang akut sudah membulat, maka meruntuhkan legitimasi kelompok kekerasan menjadi momentum penting untuk memulai perubahan itu. Keruntuhan legitimasi FPI secara psikologis juga akan meruntuhkan kelompok kekerasan lain yang hanya menjadi follower dari tren yang dibuat oleh FPI.

Dengan demikian, tanpa mengurangi kritisisme dan dorongan kita bahwa dalam kasus pembubaran seperti ini pemerintah harusnya menggunakan cara-cara yang sehat dan demokratis, inilah saatnya kelompok moderat Islam menyaringkan suara dan kiprah publiknya. Inilah saatnya kita mendelegitimasi alasan dan argumen hadirnya kelompok kekerasan dalam ruang publik kita.

Saatnya pula mengubah nada pejoratif dan berbau mitos ketika orang merujuk kelompok moderat Indonesia sebagai silent majority. Jangan sampai suatu hari nanti kita baru menyadari bahwa bahwa yang silent moderate ternyata minoritas di Indonesia, mengingat bahwa menjadi bagian dari kelompok Islam kekerasan ternyata lebih seksi dan mendapatkan benefit maupun privilege lebih.

Ini saatnya pula pemerintah konsisten dengan komitmen menjaga kemajemukan dan bertindak tegas terhadap segala tindak kekerasan, persekusi, dan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat kita. Seharusnya tidak ada lagi cerita muncul, bahwa aparat negara melakukan pembiaran, dan bahkan berpihak, kepada pelaku kekerasan.

Semoga. []

[Anick HT]

Artikel ini ditulis untuk Bulletin islamina Volume 2 No. 11, Januari 2021

Mencatat Perjalanan, Memaknai Peradaban

Ringkasan Buku

Tentu semua kita sering melakukan perjalanan dan kunjungan. Momentum, artefak, dan situs-situs tertentu akan menyuguhkan kepada kita variasi budaya dan sejarah manusia.

Buku ini berisi bentangan catatan peradaban yang sangat kaya. Ketika seorang pencari makna melakukan perjalanan fisik, maka yang tertangkap bukan hanya keanekaragaman bentuk lahiri serta karya arsitektural tempat yang dikunjungi, namun juga sejumlah gagasan besar yang lahir dari akal budi manusia pada zaman dan lokasi tertentu. Ketika seorang ilmuwan mencatat perjalanan, maka yang tertangkap adalah sejarah peradaban yang kaya dan serba menakjubkan.

Melalui buku ini, Denny JA mengajak kita untuk menghampiri satu titik perjalanan, lalu melihatnya dengan kaca mata yang sangat luas: pengalaman spiritual, sejarah, ilmu pengetahuan, dan imajinasi peradaban. Denny JA menuntun kita untuk memaknai peradaban dari berbagai perspektifnya.

Falsifikasi Fakta Sejarah Agama Tak Meruntuhkan Iman

Mari kita memulai perjalanan dengan menjejakkan kaki menuju Mekkah, Yordania, Mesir, Barcelona, dan menelusuri jejak-jejak agama besar.

Sebuah studi berbasis teknologi modern, termasuk penggunaan GPS (Global Positioning System) menemukan bahwa pada 100 tahun pertama Islam, kiblat masjid tidak mengarah ke Mekkah, namun ke Petra, Yordania. Ini termasuk temuan penelitian yang menggemparkan. Keyakinan berabad-abad difalsifikasi oleh riset modern.

Tahun 2001, sebuah proyek dengan pendekatan ilmiah juga menyimpulkan: Yesus ternyata berkulit agak hitam, berambut lebih pendek, dan ikal keriting kecil. 10 Desember 2014, Washington Post menurunkan tulisan provokatif: Apakah Nabi Musa benar-benar ada dalam sejarah? Dan para arkeolog pun selama puluhan tahun melakukan penelitian sejarah Nabi Musa. Kesimpulan para arkeolog: Musa bukanlah figur sejarah.

Akankah penemuan ilmiah menghancurkan agama? Sejarah membuktikan, agama dan segala keyakinan di dalamnya bertahan sampai hari ini. Agama memiliki seribu nyawa. Ia tak bisa dibunuh oleh temuan ilmiah sehebat apapun.

Tak Ada Yang Mustahil Dalam Sejarah Politik

Kita lanjutkan perjalanan berikutnya, dimulai dari Korea Utara. Mari kita lihat jejak perubahan sejarah dan keunikan peradaban manusia melalui politik.

Adakah yang tak kenal Kim Jong Un? Ia adalah penguasa atau Pemimpin Tertinggi Korea Utara sejak tahun 2011. Pada tahun 2012, konstitusi negara itu ditulis ulang. Dan dalam konstitusi itu pula termaktub keputusan yang ajaib: mengangkat kakeknya: Kim Il-Sung yang sudah meninggal tahun 1994 sebagai Presiden Abadi Korea Utara, dan ayahnya: Kim Jong-Il yang sudah meninggal tahun 2011 sebagai Sekretaris Jenderal Abadi Korea Utara. Ya, ini hanya bisa terjadi di Korea Utara, negara sosialis yang dipimpin oleh diktator termuda di dunia.

13 Februari 2008 adalah tanggal penting bagi sejarah peradaban di Australia. Hari itu, Perdana Menteri Kevin Michael Rudd secara resmi meminta maaf kepada warga suku Aborigin yang selama puluhan tahun dianggap sebagai warga kelas dua, “Half Caste”. Kebijakan itu telah memisahkan ratusan ribu anak dari ibunya, anak dari ayahnya. Lahirlah apa yang dsebut sebagai “generasi yang hilang.” Beberapa kisah kasus half caste ini diabadikan dalam sebuah museum di Canberra, yakni National Museum of Australia.

Seni Dan Kegilaan, Dua Elemen Warna Peradaban

Mari kita lihat sebuah bangunan gedung teater.

Tahun 1997, seorang aktor bernama Sam Wanamaker mendedikasikan diri membangun sebuah gedung teater. Gedung itu adalah replika dari Globe Theater, tempat di mana Shakespeare mementaskan karya-karyanya. Globe Theater aslinya dibangun tahun 1599, ambruk beberapa kali, terbakar di tahun 1613. Lalu dibangun lagi tahun 1614, dan dihancurkan tahun 1644. Membaca karya-karya Shakespeare seolah kita meringkas puncak-puncak emosi sejarah manusia.

Sahabat, tahukah Anda, ada hubungan apa antara kreativitas dan kegilaan? Mengapa banyak kalangan genius memiliki isu mental? Pelukis Van Gogh yang genius memotong kupingnya sendiri. Beethoven memiliki masalah mental disorder. Sastrawan Ernest Hemingway dan Virginia Woolf mengakhiri hidupnya sendiri.

Antoni Gaudi adalah seorang arsitek Spanyol yang karyanya dianggap paling monumental dalam sejarah. Gereja Basilica, yang dibangun berdasarkan karyanya “La Sagrada Familia” tidak kunjung selesai dibangun selama 100 tahun, sangking rumitnya perhitungan matematika dalam arsitekturnya. Di masa tuanya, ia mengisolasi diri dan hidup seperti pengemis.

Fiksi Dan Imajinasi, Dua Elemen Pembentuk Peradaban

Apakah kaum pekerja selalu menjadi manusia miskin? Dan pengusaha selalu menjadi orang kaya?

Sahabat, jika Anda mengunjungi Moskow, di salah satu sudutnya menjulang patung tinggi besar. Tingginya 98 meter. Itulah patung Peter The Great, bapak modernisasi Rusia. Rusia hari ini adalah Rusia yang menjadi alternatif dari apa yang disebut peradaban Barat. Dan ia memulai modernisasi dengan langkah ajaib: menerapkan pajak untuk jenggot.

Dan tahukah Anda bahwa kisah yang ditulis oleh Marco Polo adalah kisah fiksi? Sejarawan menyimpulkan bahwa kisah yang ditulis Marco Polo adalah kisah fiktif. Meski demikian, kisah itu telah mempengaruhi perjalanan sejarah peradaban setelahnya.

Dan fiksi itupun bergerak searah zaman. Fiksi dari kebijakan publik dan ideologi modern menggantikan fiksi yang merujuk kitab suci. Fiksi kebijakan publik dan ideologi modern berbasis pada otonomi individu dan kehebatan proses analisis manusia. Kini justru basis itu yang kini keropos. Robot dan aplikasi yang bersandar artificial intelligence terbukti lebih akurat, lebih cepat, lebih kuat, juga lebih murah. Artificial intelligence telah mengalahkan akurasi dan kecepatan berpikir manusia. Maka kita membutuhkan fiksi baru untuk menyambut peradaban baru.

Perubahan Zaman Mengubur Raksasa Usang

Kereta perubahan bergerak sangat cepat saat ini. Proses bergesernya peradaban menggilas para raksasa yang sangat kokoh pada zamannya.

Tahukah Anda siapa yang menjajah Indonesia pada abad 17 hingga 18? Ia bukan sebuah negara, melainkan sebuah perusahaan bernama VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie). Ini adalah perusahaan yang paling tinggi kekayaannya sepanjang sejarah. Ia lebih kaya dibandingkan dengan gabungan kekayaan Apple, Google, Microsoft, Petri China, dan Saudi Aramco. Ia bahkan memiliki pasukan militer sendiri. Namun ia kemudian runtuh karena konflik politik, dan pendirinya, Johan Olden Barnavelt dihukum pancung.

Kisah raksasa lain adalah kisah keluarga Medici. Keluarga ini berkontribusi besar dalam menumbuhkan peradaban. Adalah keluarga ini yang ikut membantu keuangan dan karya seniman besar Leonardo da Vinci, Michelangelo, ilmuwan Galileo Galilei, dan Machiavelli. Sebesar apa kehebatan keluarga Italia ini? Tiga keturunan keluarga ini menjadi paus (pope). Dua putrinya menjadi ratu dari dua raja Prancis. Keluarga mereka sendiri tumbuh menjadi penguasa di Florensia, Italia. Oleh keniscayaan perubahan zaman, akhirnya keluarga ini runtuh.

Penutup

Titik sejarah yang mana yang membuat peradaban kita hari ini menjadi seperti ini? Akankah kita bisa menikmati Facebook, Instagram, film-film Hollywood, jika Hitler dan Naziisme-nya tidak tumbang saat itu? Akankah agama-agama bertahan hidup jika tidak ada kisah tentang Perang Salib dan Raja Konstantinus tidak dilahirkan? Benarkah satu titik sejarah akan berpengaruh pada titik sejarah berikutnya?

Pertanyaan-pertanyaan menggelitik seperti inilah yang mestinya menggelantung dalam pikiran kita ketika kita melakukan perjalanan yang bermakna. Monumen, museum, patung, karya seni, ilmu pengetahuan, keputusan politik, semua itu adalah titik sejarah yang mengandung cerita yang kaya di belakangnya.

Denny JA adalah pemikir dan perenung dengan pengetahuan dan perspektif yang sangat luas. Dan ia menggunakan seluruh aspek pengetahuannya dalam melihat titik sejarah dan menikmati monumen penanda peradaban. Dan tentu, ia penulis yang mahir meracik khazanah itu menjadi ramuan optikal, cara pandang.

Di situlah buku ini berdiri.

[]

Anick HT

Judul: Renungan Peradaban: Catatan Perjalanan Lima Benua

Tahun: Oktober, 2019

Tebal: 155 Halaman

Penulis: Denny JA

Penerbit: Jakarta, Cerah Budaya Indonesia

Mencatat Perjalanan, Memaknai Peradaban

Peta Jalan Indonesia Tanpa Diskriminasi

Ringkasan Buku

Jika Anda ditanya: masihkah ada diskriminasi di Indonesia? Mungkin tak akan ragu anda menjawab iya, sekaligus menyediakan contoh-contoh yang sangat gamblang di depan mata. Pertanyaan berikutnya tentu akan lebih sulit dijawab: mampukah kita mewujudkan Indonesia tanpa diskriminasi? Kapan itu bisa diwujudkan?

Buku ini dipicu oleh pertanyaan penting itu, lalu menstimulasi sebuah mimpi besar seorang Denny JA untuk turut berkontribusi mewujudkan Indonesia tanpa diskriminasi.

Buku karya Denny JA ini menyediakan banyak data dan analisa, serta menawarkan beberapa strategi dalam upaya mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas diskriminasi. Berdasarkan kajian data dan analisisnya, Denny JA sampai pada rumusan formula untuk mencapai kondisi Indonesia tanpa diskriminasi, yakni ND= 55%I+45%A. ND adalah keadaan Non-Diskriminasi, sementara I adalah Infrastruktur Sosial dan A adalah Aktor atau Agency. Formula ini adalah peta jalan strategis dalam upaya mewujudkan mimpi di atas.

Setiap Manusia Pada Dasarnya Memiliki Hak Yang Sama

Dunia ini mengalami sejarah diskriminasi yang sangat panjang. Diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena ia berasal dari sebuah identitas sosial (agama, etnis, ras, gender, orientasi seksual). Hanya karena berbeda agama, misalnya, ada orang yang dibakar hidup-hidup. Hanya karena berkulit hitam, misalnya, orang bisa dijadikan budak, diperkosa, atau dianiaya tanpa bisa dibela.

Dalam perjalanan sejarah, muncul pula antitesis kultur diskriminatif tersebut. Lahirlah konsep bahwa setiap manusia, apapun agama, etnis, jenis kelamin, ras, kelas sosial ataupun orientasi seksual pada dasarnya mempunyai hak-hak yang sama. Konsepsi inilah yang kemudian dikenal sebagai Hak Asasi Manusia.

Meski sejarah konsepsi HAM ini bisa dirunut sampai abad ke-18, namun momentum terbesar dari perkembangan HAM adalah lahirnya Deklarasi Universal HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Sejak itulah kemudian mayoritas negara-negara di dunia mulai mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip HAM.

Tingkat Diskriminasi Di Indonesia Berada Pada Posisi Warning Zone

Mari kita bicara tentang data. Seberapa jauh diskriminasi terjadi hari ini di Indonesia dan di dunia? Isu apa saja yang menjadi titik krusial ketika kita membicarakan diskriminasi? Semua ada datanya.

Bayangkan, di Indonesia ini, selama masa reformasi, sudah lebih dari 10.000 nyawa melayang hanya karena perbedaan agama, paham agama, dan etnis. Lebih dari 700.000 penduduk mengungsi karena konflik primordial.

Kita akan mendapatkan gambaran persepsi umumnya jika kita membaca hasil survei Lingkaran Survei Indonesia tahun 2010. Publik Indonesia mayoritas (75,6%) memang menyatakan mereka tidak masalah dan bisa menerima tetangga orang yang berbeda agama. Hanya 22,6% saja publik yang tidak bisa menerima. Tetapi hanya 51,9% masyarakat yang bisa menerima kalau di lingkungan mereka didirikan tempat ibadah dari agama lain. Data survei ini memperlihatkan bahwa pendirian rumah ibadah, aktivitas, dan upacara keagamaan tetap bisa memancing sentimen negatif.

Dari semua data di dunia, diskriminasi di Indonesia berada di “warning zone,” area agak berbahaya, , di atas rata-rata walau bukan area yang terburuk. Baik diskriminasi karena agama, etnis, perempuan ataupun orientasi seksual, rapor Indonesia masih merah, jika prosentase rata-rata itu dianggap sebagai ambang batas prosentase diskriminasi.

Tentang Penyebab Diskriminasi

Praktik diskriminasi terjadi akibat masyarakat tidak mempunyai toleransi terhadap orang yang mempunyai latar belakang berbeda–agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual dan sebagainya. Kata “diskriminasi” kerap kali dilawankan dengan “toleransi”. Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang tidak melakukan diskriminasi, dan demikian juga sebaliknya.

Terdapat tiga penjelasan klasik mengenai penyebab tinggi rendahnya toleransi di kalangan masyarakat, yakni penjelasan sosiologis, psikologis dan politik.

Pertama, penjelasan sosiologis. Tingginya toleransi atau rendahnya praktek diskriminasi menurut teori ini disebabkan oleh faktor-faktor sosiologis. Kedua, penjelasan psikologis. Sikap diskriminasi adalah bagian dari kepribadian sebagai akibat dari kondisi psikologis seseorang.

Ketiga, penjelasan politik. Menurut teori ini, lahirnya sikap diskriminatif bukan akibat latar belakang seseorang (sosiologis) ataupun kepribadian (psikologis), tetapi akibat nilai, kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang.

Perjuangan Melawan Diskriminasi

Perjuangan melawan diskriminasi memiliki sejarah yang amat panjang. Jika kita hari ini melihat bahwa seorang Obama yang berkulit hitam bisa menjadi presiden Amerika, maka itu tak lepas dari perjuangan panjang para penentang diskriminasi. Mari kita belajar dari sejarah perjuangan di negara-negara lain.

Sejarah mencatat bahwa diskriminasi atas nama agama bisa didamaikan asalkan pihak-pihak yang terlibat dalam diskriminasi konflik tersebut bersedia menerima kehadiran orang lain yang mempunyai keyakinan berbeda. Salah satu keberhasilan perjuangan melawan diskriminasi yang berhasil adalah kesetaraan Kristen Protestan dan Katolik dalam kehidupan masyarakat Amerika.

Contoh lain adalah perjuangan warga kulit hitam (Afrika-Amerika). Gerakan atau perjuangan tersebut bukan hanya berhasil dalam mengubah konstitusi agar melindungi hak mereka, tetapi juga secara perlahan mengubah pandangan masyarakat. Warga kulit hitam yang sebelumnya dipandang warga kelas dua, saat ini dipandang tidak ada bedanya dengan warga kulit putih.

Dengan Peta Jalan Yang Jelas, Indonesia Tanpa Diskriminasi Akan Terwujud Lebih Cepat

Di Amerika dan Eropa, perjuangan melawan diskriminasi membutuhkan waktu yang lama, puluhan hingga ratusan tahun. Perjuangan kalangan homoseksual misalnya secara sistematis telah dimulai sejak tahun 1969, dan baru terlihat hasilnya 40 tahun kemudian. Perjuangan masyarakat kulit hitam di Amerika bahkan sudah dimulai sejak awal abad XX, dan baru terlihat hasilnya satu abad kemudian.

Indonesia tentu tidak perlu harus menunggu ratusan tahun untuk menciptakan masyarakat bebas diskriminasi. Perjuangan tersebut harus dirancang dengan baik sehingga berhasil. Karena itu, kita membutuhkan roadmap, peta jalan strategis.

Peran aktor juga menempati posisi penting dalam peta jalan ini. Salah satunya adalah masyarakat sipil. Dari pembelajaran kita terhadap pengalaman di negara-negara lain seperti di atas, kita bisa menyimpulkan juga bahwa perjuangan anti diskriminasi tidak akan berhasil tanpa keterlibatan masyarakat sipil yang kuat.

Penutup

Diskriminasi adalah konstruksi sosial manusia. Karena itu, tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa mengubah konstruksi itu menjadi konstruksi lain yang lebih baik, Indonesia Tanpa Diskriminasi.

Buku ini dengan sangat runut menggiring kita untuk memahami sejarah, teori, dan konsepsi diskriminasi serta faktor-faktor penyebabnya di Indonesia dan dunia. Buku ini juga bergerak ke konsepsi dan strategi untuk melawan diskriminasi, hingga menghasilkan apa yang dibayangkannya sebagai “Indonesia Tanpa Diskriminasi”.

Seperti diakui pula oleh Denny JA, penulisnya, buku ini memang juga diniatkan untuk memberi arah sebuah gerakan sosial. Di Indonesia banyak sekali gerakan sosial yang terjadi tanpa satu buku putih. Banyak sekali terjadi aktivisme tanpa roadmap perjuangan. Buku ini diniatkan untuk membuat tradisi baru gerakan sosial, dengan menyediakan roadmap, data, dan tahapannya.

Membaca buku yang sangat kaya data ini bukan saja mengenyangkan, namun juga membuat kita menyadari bahwa banyak hal yang bisa dan perlu kita lakukan untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga.

[]

Anick HT

===

Judul: Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi

Tahun: Maret, 2014

Tebal: 332 Halaman

Penulis: Denny JA

Penerbit: Jakarta, Inspirasi.co

Islam, Negara, dan Bahtiar Effendy

21 November 2019, dini hari. Salah satu Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Bahtiar Effendy menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Islam Jakarta, Cempaka Putih. Salah satu pendiri dan Dekan FISIP UIN Jakarta tersebut adalah alumni Pondok Pesantren Pabelan, Magelang, dan doktor Ilmu Politik lulusan Ohio State University, Colombus, Amerika Serikat.

Salah satu karyanya, Islam dan Negara, ini adalah disertasi pentingnya dalam melihat peta dan genealogi Islam Politik di Indonesia. Buku ini diterbitkan edisi Indonesianya pada tahun 1998, dan sebenarnya ditulis tahun 1994. Artinya, buku ini harus dilihat dengan konteks akhir 80-an hingga awal 90-an. Namun yang menarik, tahun 2004 diterbitkan edisi berikutnya dengan tambahan Epilog yang secara khusus melihat fenomena awal reformasi hingga pemilu 1999.

Tahun 2011, secara khusus saya menemui beliau untuk meminta izin menerbitkan edisi digital buku tersebut atas nama Democracy Project, agar diakses dan dibaca oleh lebih banyak orang.

Wajah Islam Politik Indonesia

Relasi agama dan negara tak pernah habis-habisnya didiskusikan, dan adukannya diujicobakan di berbagai negeri. Di banyak negara berbasis Islam atau peduduk muslim, racikan dan sintesis antara gerakan dan gagasan politik Islam dalam konteks bernegara diwarnai oleh ketegangan-ketegangan dalam berbagai gradasinya, bahkan melahirkan konflik maupun permusuhan berkepanjangan. Tak terkecuali di Indonesia.

Prof Bahtiar bahkan menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami jalan buntu dalam upaya ini. Ketika aspirasi kelompok muslim–yang salah satunya diakibatkan kekecewaan kelompok Islam dalam “perebutan” ideologi negara pada awal pembentukan negara—kemudian diwujudkan dalam bentuk partai-partai berbasis Islam, baik Soekarno maupun Soeharto lebih memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam itu sebagai kekuatan-kekuatan pesaing potensial yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Sepanjang lebih dari empat dekade, pemerintahan dua presiden ini berupaya keras melemahkan dan “menjinakkan” partai-partai Islam.

Di pihak lain, kelompok Islam juga terus menerus membangun kecurigaan terhadap agenda-agenda negara, dan menganggapnya sebagai ancaman terhadap Islam. Dan selama beberapa dekade, kita hidup dalam suasana kesalingcurigaan seperti itu.

Buku ini berada pada titik pijak, bahwa secara garis besar, pemikiran politik Islam berdiri pada dua spektrum yang berbeda. Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa gagasan tentang negara-bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan karenanya sistem politik modern diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam.

Pada ujung spektrum yang lain, beberapa kalangan muslim lainnya berpendapat bahwa Islam “tidak mengemukakan suatu pola baku tentang teori negara [atau sistem politik] yang harus dijalankan oleh ummah.” Namun Islam atau Alquran mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang bersifat etis  mengenai aktivitas sosial dan politik umat manusia, yakni mencakup prinsip-prinsip tentang “keadilan, kesamaan, persaudaraan, dan kebebasan.” Artinya, sejauh prinsip-prinsip itu dipenuhi, maka mekanisme apapun yang diterapkan bisa dianggap sesuai dengan Islam.

Buku ini juga secara khusus menganalisis tumbuhnya apa yang disebutnya sebagai intelektualisme baru, generasi baru pemikir muslim yang juga terus mencoba mencari sintesa yang tepat antara Islam dan negara. Ada proses transformasi intelektual yang terus menerus berlangsung yang membuat politik Islam Indonesia terlalu sexy untuk dilewatkan sebagai bahan kajian.

Letupan pasca Soeharto

Salah satu yang menarik dari buku edisi yang telah diperluas atau direvisi ini adalah upaya Prof. Bahtiar untuk membuat analisisnya tetap relevan. Ada penambahan epilog yang sangat penting dalam buku ini, khusus tentang letupan perkembangan Islam politik pasca reformasi. Ia menyebut terjadi relaksasi dan liberalisasi politik yang luar biasa, yang ditandai dengan munculnya partai-partai politik berbasis Islam yang sedemikian banyak. Dalam kurun 6 bulan, lahir 42 partai politik berbasis Islam. Ini sesuatu yang sangat baru dan tak terbayangkan sebelumnya.

Fenomena ini seperti pukulan balik terhadap upaya transformasi intelektual yang telah terjadi dalam dua dekade sebelumnya. Seperti telah disinggung, generasi baru pemikir dan aktivis politik muslim yang muncul sejak era 1970-an seterusnya, berusaha mencari sintesa baru dengan cara mempromosikan gagasan sosial-politik Islam yang lebih substantif. Mereka tidak mengaspirasikan gagasan tentang Islam sebagai dasar negara. Selama negara bekerja atas dasar sebuah sistem nilai yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak ada kewajiban keagamaan untuk mempersoalkan eksistensi negara semacam itu. Lebih penting lagi, mereka percaya bahwa pada hakikatnya Pancasila sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.

Ketika kemudian, di akhir-akhir Orde Baru, negara cenderung bersikap lebih akomodatif terhadap aspirasi-aspirasi Islam, suasana permusuhan menjadi jauh berkurang. Dalam situasi seperti ini, tidak ada kebutuhan politik-keagamaan untuk memunculkan persoalan tentang Islam sebagai dasar negara.

Nah, munculnya banyak partai Islam seperti membuka kedok, bahwa proyek akomodasi Orde Baru tetap tidak memuaskan sebagian besar kelompok Islam karena mungkin tidak dianggap serius. Di lain pihak, proses transformasi intelektual yang dimaksud ternyata tidak mewakili arus utama kelompok Islamis.

Mungkin akan menarik jika Prof Bahtiar sempat menambahkan bab khusus soal update terbaru tentang letupan berikutnya, yakni letupan 212, di mana aspirasi politik kelompok Islam seperti terkonsolidasi dengan sedemikian rupa, tanpa harus melalui partai politik.

Semoga ada yang meneruskan.

===

Judul: Islam dan Negara; Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia

Penulis: Bahtiar Effendy

Tebal: xiv + 497 halaman

Penerbit Edisi Digital: Democracy Project, 2011 (Cetak, Paramadina, 1998)