Wahhabi, Sufisme, dan Penghancuran Budaya

Tag

,

Jika Anda termasuk orang yang percaya bahwa sufisme dan ajarannya adalah pemaknaan yang benar terhadap Islam, sudah bisa dipastikan Anda bukan pengikut Wahhabi. Jika Anda adalah orang yang percaya bahwa salah satu pencapaian kecintaan Anda kepada Allah adalah melalui jalan tarekat, Anda harus tahu bahwa ada satu kelompok strategis dalam Islam yang selalu memusuhi apa yang Anda percayai. Bagi mereka, tradisi yang dikembangan oleh sufisme dan tarekat penuh dengan kesyirikan.

Jika Anda percaya bahwa Islam pada prakteknya harus berkawan dengan tradisi, sudah pasti Anda juga bukan penganut Wahhabisme. Apalagi jika Anda termasuk orang yang percaya, ada jalan perantara yang harus ditempuh untuk melakukan relasi kepada Allah, sudah barang tentu kelompok tersebut akan memusuhi Anda dengan jargon bid’ah dan syiriknya.

Dan kelompok ini bukan kelompok pasif. Meski lahir dari kelompok pinggiran, Wahhabisme berhasil membangun aliansi strategis dengan Ibn Sa’ud yang kemudian dalam sejarahnya berhasil membangun kekuatan dan mendirikan Saudi Arabia.

Hingga kini, intrusi ideologi ke berbagai penjuru dunia dilakukan, sebagai bagian dari misi mengambalikan Islam sebagaimana mestinya. Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri merasa bahwa apa yang diyakini oleh umat Islam selama 900 tahun sebelumnya adalah ajaran yang salah, karena itu perlu diluruskan. Konsekuensi pelurusan inilah yang kemudian menghalalkan perampasan, penjarahan, pembunuhan, dan penghancuran. Bagi mereka, selain penganut Wahhabi adalah kaum musyrik, dan memerangi mereka bukan saja boleh, melainkan wajib. Karena itu, menumpahkan darah mereka, menjarah harta mereka dan menjadikan perempuan dan anak-anak mereka sebagai budak adalah tindakan yang dibenarkan.

Itulah yang mereka lakukan di Karbala tahun 1802 dan di Thaif 1803.

Bersama dengan penaklukannya terhadap Makkah dan Madinah pada 1806, mulai pula proyek penghancuran terhadap situs-situs bersejarah umat Islam, termasuk makam para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan mereka? Saya kutipkan sedikit dari buku Hamid Algar ini:

“Di Mekkah, kubah yang terdapat di atas rumah-rumah yang dikenal sebagai tempat kelahiran Nabi, Khadijah al-Kubra, Imam ‘Ali, dan Abu Bakr al-Shiddiq, dihancurkan. Selain itu, makam-makam dan mushalla-mushalla yang terdapat di tempat pemakaman bersejarah al-Ma‘la diratakan dengan tanah. Di Madinah, aset-aset yang terdapat di Masjid Nabi dijarah, namun upaya untuk menghancurkan kubah yang menaungi makam Nabi tidak dilakukan tatkala secara misterius beberapa orang yang ditugasi untuk melakukan penghancuran itu terjatuh hingga mati.

Namun, seluruh bangunan dan nisan di lokasi pemakaman yang dikenal sebagai Jannah al-Baqi‘, yang terhubung dengan Masjid Nabi, dihancurkan. Di sana terdapat makam para istri dan sahabat Nabi, beberapa Imam Ahl al-Bayt, dan beberapa tokoh dalam sejarah intelektual dan spiritual Islam.“

Itu pula yang terjadi ketika untuk kedua kalinya kelompok ini berhasil menaklukkan kembali Makkah dan Madinah di tahun 1924-1925. Di tahun 1926, tercatat tak kurang 7.000 makam dihancurkan, termasuk makam keluarga dan sahabat Nabi. Saat itu makam Nabi Muhammad sendiri juga terancam dihancurkan. Makam Nabi terselamatkan oleh protes besar dari muslim di banyak negara di dunia. Inilah yang juga memunculkan respons penting dari para ulama Indonesia yang membuat Komite Hijaz, komite khusus yang dikirim ke Makkah untuk melakukan lobi dengan beberapa agenda terkait kepentingan umat Islam di luar kelompok Wahhabi, termasuk soal tempat-tempat bersejarah.

Dalam buku ini juga diungkap tindakan-tindakan perusakan atau vandalisme yang dilakukan kaum Wahhabi terhadap monumen-monumen Islam di Kosovo, Chechnya, dan Hadramaut. Hingga hari ini, kitapun masih mendengar bahwa proyek penghancuran “situs-situs pengundang kesyirikan” masih terus berlanjut dan memunculkan keprihatinan kaum muslim di berbagai belahan dunia.

Buku ini merekam perjalanan Wahhabisme, sejak kelahiran pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahhab, hingga berakhirnya rezim Taliban, rezim yang terkait dengan gerakan Wahhabisme. Buku ini ditulis dengan nada kritis, meskipun penulisnya membeberkan fakta-fakta sejarah yang relatif objektif. Algar sendiri mengakui ketidaksukaannya terhadap ideologi dan gerakan Wahhabisme.

Meski buku ini sangat tipis, namun ia memotret perjalanan kronologis wahhabisme secara lengkap dan menarik, termasuk potensi konflik internal dalam aliansi Wahhabi-Saudi, sejarah relasi kelompok ini dengan pemerintah Inggris, pembentukan Liga Dunia Muslim sebagai bagian dari agenda penyebaran ideologi wahhabisme, dan legitimasi mereka terhadap pengeboman WTC di New York.[]

Anick HT

== 

Judul: Wahhabisme; Sebuah Tinjauan Kritis

Penulis: Hamid Algar

Penerjemah: Rudy Harisyah Alam

Dicetak pertama kali dalam versi Inggris tahun 2002. Edisi cetak Bahasa Indonesia oleh Yayasan Paramadina, 2008. Edisi digital dibuat oleh Democracy Project, 2011.

Gus Menteri dan Baha’i

Jika Anda bertemu dengan pejabat negara, terutama pejabat Kementerian Agama, sempatkanlah bertanya: adakah klausul dalam regulasi negara ini yang menyatakan dan menyebut istilah “agama resmi” atau “agama yang diakui” negara?

Saya melakukannya berkali-kali. Dan tidak ada jawaban yang solid dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa enam agama itu adalah agama resmi atau agama yang diakui.

Lalu mengapa mayoritas orang di Indonesia secara spontan akan menjawab enam jika ditanya jumlah agama di Indonesia? Mengapa kebanyakan kantor kementerian agama di semua wilayah berhiaskan enam simbol agama? Mengapa masih banyak acara-acara resmi negara bertajuk dialog antaragama hanya menyertakan representasi enam agama? Mengapa laporan sensus penduduk hanya mengkategorikan mereka dalam satu entitas: (agama) lainnya?

Tepat di situlah masalahnya sehingga ucapan Gus Menteri Yaqut Cholil Qoumas kepada penganut Baha’i saat ini menjadi momentum penting. Ucapan Menteri Agama pada perayaan Naw Ruz umat Baha’i Maret 2021 lalu memunculkan polemik hari-hari ini.

Dalam ranah hukum Indonesia, tidak ada satu pun undang-undang yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia hanya mengakui eksistensi enam agama di Indonesia.

Pemahaman tentang pengakuan enam agama ini didasarkan pada penafsiran yang keliru atas salah satu penjelasan dalam UU PNPS No. 1 tahun 1965 yang menyebutkan bahwa: “Agama yang dianut di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.”

Dan penyebutan nama-nama agama itu hanyalah penulisan contoh nama agama-agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam penjelasan itupun dinyatakan bahwa tidak berarti penganut agama di luar 6 (enam) agama yang disebutkan di atas dilarang di Indonesia, melainkan tetap mendapatkan jaminan dan perlindungan yang sama berdasarkan konstitusi.

Ketika UU PNPS tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk Judicial Review, Mahkamah Konstitusi juga memberi penegasan lain. Dalam Putusan MK RI Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama, akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Kartu tanda penduduk

Posisi kesetaraan yang sedemikian gamblang itu tidak termanifestasi dalam praktik lapangan. Dalam implementasinya, selama masa Orde Baru (untuk tidak mengatakan hingga saat ini), melalui Departemen Agama (Kementerian Agama), pemerintah hanya melayani enam agama yang dimaksud, dan kebijakan kolom agama dalam KTP juga harus diisi satu dari enam agama tersebut. Sementara, penghayat kepercayaan “dilayani” sebagai organisasi kultural, di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan/Kementerian Pendidikan Nasional.

Dan inilah titik mula istilah “agama yang diakui” masuk dalam benak para pemangku kebijakan: yakni kolom agama dalam KTP. Satu-satunya aturan yang secara eksplisit menyebut agama resmi adalah Surat Edaran Mendagri No. 477/74054 tanggal 18 November 1978. Surat ini adalah tentang Tata Cara Pengisian Kolom Agama dalam KTP.

Tentang Surat Edaran ini pun, Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, dalam pidato tertulis di hadapan peserta Konferensi Tokoh Agama ICRP awal Oktober 2009, menyatakan bahwa Surat Edaran itu seharusnya hanya berisi petunjuk teknis meliputi cara pengisian, bentuk penulisan huruf, kode blangko, penjelasan kolom-kolom, jumlah rangkapan dan petunjuk tindasan untuk instansi tertentu. Tidak boleh mengandung kebijakan baru yang bukan wewenang Mendagri.

Sampai kemudian di masa reformasi lahirlah Undang-undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Nomor 23 tahun 2006, yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan.

UU Adminduk ini di satu sisi adalah angin segar bagi penghayat kepercayaan karena ada klausul bahwa “bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”. Dengan kebijakan ini, agama non-enam dan penghayat kepercayaan terbebas dari “memilih satu dari enam agama” yang selama ini diberlakukan.

Namun klausul itu pula yang menegaskan kecerobohan pembuat Undang-undang karena mencantumkan istilah “agama yang belum diakui”. Klausul inilah yang kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016, setelah dilakukan Judicial Review. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa, pengakuan agama yang terbatas tersebut bertentangan dengan tujuan negara untuk menciptakan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di mata hukum bagi seluruh warga negaranya. 

Sampai di sini kita bisa kembali bertanya: apakah ucapan selamat Gus Menteri Yaqut Cholil Qoumas konstitusional?

Menteri semua agama

Hakimul Ikhwan, Dosen Sosiologi UGM, dengan antusias merespons tindakan Gus Menteri itu menyalahi posisinya sebagai Menteri Agama dan representasi pemerintah. Sambil menegaskan bahwa pemerintah Indonesia hanya mengakui enam agama, menurutnya, tidak ada masalah jika Gus Yaqut mengucapkannya atas nama pribadi.

Respons seperti ini justru menegaskan bahwa persoalan kesetaraan wara negara, terutama terkait hak dan kebebasan beragama di Indonesia masih membutuhkan perjuangan Panjang. Alih-alih mendorong Menteri Agama untuk mengakui dan melindungi semua agama yang ada di Indonesia, seorang akademisi bisa bersikap diskriminatif dan melanggengkan favoritisme atas dasar agama seperti itu.

Fitrah negara adalah berdiri di atas semua golongan. Negara harus netral agama, netral suku, netral ras. Favoritisme, pengutamaan satu kelompok tertentu di atas kelompok yang lain sudah jelas diskriminatif. Pembatasan jumlah agama yang sah/diakui juga melawan realitas yang sudah terlanjur ada dalam negara ini. Adalah fakta yang tak mungkin dibantah bahwa selama ini pembatasan tersebut pada tingkat implementasi kebijakannya berwujud pemaksaan negara terhadap warganya yang bukan penganut enam agama tersebut untuk melakukan hipokrisi dengan mencantumkan identitasnya dalam KTP dengan salah satu dari enam agama tersebut. Adalah kenyataan empirik bahwa ada puluhan juta penganut Sikh, Baha’i, Tao, Yahudi, penghayat kepercayaan, dan agama-agama lokal yang bahkan sudah ada sebelum enam agama itu ada, yang selama ini menjadi korban pembatasan ini.

Dengan demikian, bukan hanya konstitusional, ucapan Menteri Agama selamat kepada hari raya Baha’i ini adalah sikap penting yang seharusnya dilakukan. Malah, perlu kita dorong lebih jauh menjadi penegasan netralitas agama. Seharusnya Gus Menteri didukung untuk memberi ucapan selamat kepada segenap penganut Sikh, Tao, Yahudi, dan penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia.

Sekali lagi, Menteri Agama adalah menteri semua agama.[]

Tulisan ini dimuat di harian Media Indonesia, Rabo, 4 Agustus 2021.

Konteks: Pada Maret 2021, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuat video resmi ucapan selamat Hari Raya Naw Ruz yang dirayakan oleh umat Baha’i di Indonesia. Belakangan, ucapan itu menimbulkan polemik dan gugatan beberapa pihak kepada Menteri Agama. Baha’i dianggap bukan agama yang diakui di Indonesia.

Berpolitik untuk Apa?

-Review buku-

Konon, pasar adalah segalanya, dan ideologi sudah mati.

Begitu juga dalam dunia politik. Politik di era 2020 saat ini sangat terkait dengan orientasi pasar. Partai atau kandidat dipaksa zaman menerima kehendak pasar sebagai hal yang utama. Strategi politik pun didasarkan pada dinamika pasar (pemilih). Begitu juga dengan marketing atau pemasaran politik.

Buku Denny JA ini meringkaskan secara populer prinsip marketing politik.

Buku ini tak hanya berisi prinsip akademik marketing politik, tapi juga selalu dimulai oleh contoh kasus. Ini buku marketing politik, teori dan praktik.

Contoh kasus yang dieksplorasi melalui buku ini juga mengambil kasus besar dunia, termasuk kasus Indonesia.

Sebagai pelaku konsultan politik, Denny JA dengan fasih membedah kasus-kasus dan perkembangan marketing politik. Dalam pengakuannya, ia menyatakan bahwa ini semacam renungan 17 tahun pengalamannya di dunia konsultan politik Indonesia.

Dus, buku ini tak hanya berisi eksplorasi objektif keilmuan, namun terasa pula gairah seorang pelaku dan aktivis yang mengisahkan pengalamannya sendiri.

Dengan canggih pula, ia meringkaskan kekayaan informasi, sejarah, evolusi, dan strategi marketing dalam formula yang ia sebut sebagai 10 P.

Prof. Lili Romli, Peneliti Utama LIPI, menyebut 10 P itu sebagai Denny JA’s Law of Political Marketing dalam komentarnya terhadap buku ini.

Berikut ini adalah lima gagasan utama dalam buku ini:

SATU

Obama membuat kemenangan yang historik. Dalam sejarah presiden Amerika Serikat, umumnya presiden berasal dari WMP (White, Male, Protestant).

Hanya dua presiden Amerika Serikat yang tidak WMP (White, Male, Protestant), Yaitu John F. Kennedy yang Katolik, dan Obama yang kulit hitam.

Kemenangan Obama adalah kemenangan marketing politik. Tapi apa itu marketing politik? Apa saja cakupannya?

Pada dasarnya marketing politik tak hanya adopsi tapi juga modifikasi dari pemasaran produk komersial secara umum.

Adopsi ini meliput teknik (seperti riset pasar) dan konsep-konsep kunci di bidang pemasaran (seperti segmentasi pasar, positioning, branding dan seterusnya).

Lalu apa tujuan tertinggi marketing politik? Inilah modifikasi terpentingnya. Tujuan tertinggi marketing politik adalah ‘Political Legacy’. Ilmu ini membantu pemimpin di satu wilayah (dunia, negara, provinsi, kota, hingga satu komunitas kecil), untuk ikut mengubah masyarakatnya.

Beberapa tokoh politik dunia membuat perubahan besar bagi masyarakatnya. Abraham Lincoln menyudahi perbudakan di Amerika Serikat. Winston Churchill dengan segala kenekatannya menyetop laju Fasisme di Eropa.

Nelson Mandela menyudahi Apartheid, politik diskriminasi atas kulit hitam, di Afrika Selatan. Bung Karno begitu kental hadir menyatukan dan menghidupkan nasionalisme di Indonesia.

Marketing politik menjadi semacam supermarket yang menyediakan strategi, konsep, yang sudah diuji oleh ilmu pengetahuan, juga pengalaman, membantu individu untuk terpilih dalam satu jabatan publik hingga ia membuat political legacy.

Tentu saja tak semua pemimpin mampu membuat legacy sekelas Bung Karno hingga Abraham Lincoln. Tapi political legacy dapat pula kelasnya lokal saja, seperti membuat kebijakan yang berhasil mengubah sungai yang kumuh dan busuk menjadi segar, indah serta destinasi bagi kunjungan wisata.

DUA

Adalah Dick Morris, konsultan politik yang berjasa memenangkan Bill Clinton pada tahun 1996. Di masa ketika kecenderungan mayoritas masyarakat lebih konservatif, ia memoles Clinton yang berasal dari Partai Demokrat untuk menjadi lebih konservatif, mengikuti arus Republikan.

Jika seluruh program Clinton disamakan dengan kandidat lawan, sementara Clinton lebih unggul dari segi personality, maka kecenderungan pemilih akan tergiring untuk memilihnya. Clinton mengubah “ideologinya” mendekati paltform yang lagi populer dari partai lawan. Dan Morris berhasil.

Kasus Clinton menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan zaman yang menyebabkan berubahnya ideologi mengikuti trend pasar. Mengapa?

Pertama, kesetiaan pemilih pada partai semakin menurun. Zaman semakin cepat berubah. Perubahan psikologi, orientasi dan persepsi publik berjalan lebih cepat daripada kemampuan partai mengadopsinya. Semakin banyak pemilih yang merasa tak lagi sejalan dengan ideologi partai.

Kedua, semakin banyaknya pemilih independen. Zaman modern juga melahirkan semakin banyak pilihan. Individu akan lebih nyaman dengan situasi baru itu jika ia tak terikat dengan kultur lama ataupun komunitas lama.

Publik bisa memilih apa pun, tergantung kasus dan momen, tanpa harus bersandar terlalu kuat pada ikatan lama. Partisan pemilih (Party ID) semakin menurun dan dibarengi dengan peningkatan jumlah pemilih yang independen.

Ketiga, munculnya profesionalisasi politik. Makin meningkatnya jumlah pemilih yang independen membuat pemilih lebih tak terikat. Partai atau kandidat kemudian berupaya mengetahui apa kebutuhan pemilih. Mereka juga berupaya membuat produk politik yang disukai pemilih.

Fokus kemudian bergeser dari ideologi partai kepada preferensi pemilih.

Perubahan ini membutuhkan keahlian khusus, mulai dari membuat riset (penyelidikan pasar) untuk mengetahui keinginan pemilih, juga keahlian mendesain produk, hingga strategi kampanye yang berbeda. Misalnya memanfaatkan iklan media, dan public relations.

Partai juga kemudian membutuhkan keahlian yang baru, yang tidak dikenal sebelumnya. Partai awalnya hanya berkutat dengan merumuskan ideologi dan platform. Di era baru, partai membutuhkan keahlian berupa kemampuan melakukan penyelidikan pasar.

Dibutuhkan juga profesi baru, yang ahli membuat segmentasi dan targeting pemilih.

TIGA

Secara tahapan, marketing politik bisa dianggap seperti marketing produk komersial. Namun ada pandangan lain yang lebih jauh, yang menganggap marketing politik sebagai bidang yang multidisiplin.

Tak hanya melibatkan ilmu politik, psikologi, pemasaran manajemen, marketing politik juga melibatkan ilmu komunikasi, dan teknologi tinggi.

Pandangan ini melihat marketing politik bukan bagian dari ilmu marketing pada umumnya. Model marketing politik bukan fotokopi model marketing produk komersial.

Dan ilmu marketing politik lalu berkembang dan berevolusi. Dimasukkanlah variabel politik sepert sistem pemilihan, struktur partai, dan sebagainya, seperti apa yang dilakukan oleh Newman.

Dalam sudut pandang model Newman ini, ada empat area marketing politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

Pertama, kampanye pemasaran (marketing campaign). Area ini merupakan jantung atau inti. Marketing politik pada dasarnya upaya partai atau kandidat untuk diterima oleh pasar (pemilih).

Agar terpilih (diterima), partai atau kandidat harus memasarkan dirinya. Tahapan pemasaran ini mirip dengan produk komersial pada umumnya.

Aspek kedua, kampanye politik (political campaign). Aspek kedua ini yang membedakan pemasaran politik dengan produk komersial. Pemasaran politik tergantung kepada tahapan, proses dan sistem politik.

Ketiga, faktor kandidat (internal). Berbeda dengan pemasaran produk komersial, produk politik umumnya menyertakan ideologi atau nilai-nilai yang lebih sulit untuk diubah.

Kandidat atau partai mendesain produk politik sesuai dengan nilai dan ideologi dari partai. Sebagai misal, di Amerika, Partai Demokrat bersandar pada pandangan liberal. Dan Partai Republik punya tradisi pandangan konservatif.

Sejarah ideologi kepartaian yang panjang ini berimplikasi pada pemilihan isu (issue ownership) yang berbeda di antara kedua partai.

Keempat, faktor eksternal. Marketing politik harus memperhitungkan lingkungan eksternal seperti teknologi, aturan atau sistem regulasi yang ada. Harus pula dihitung kekuatan kelompok yang ada dalam masyarakat.

Aspek teknologi berkaitan dengan penggunaan teknologi (seperti internet) di kalangan pemilih. Teknologi akan menentukan bentuk-bentuk dan strategi yang tepat untuk menjangkau pemilih.

EMPAT

Model marketing politik dari Newman salah satu model yang paling populer dan banyak digunakan dalam menggambarkan aktivitas dan proses pemasaran politik. Namun model ini mempunyai kelemahan. Ia dianggap terlalu “America Centric.”

Denny JA membuat model marketing politik yang berbeda. Model ini ia susun dengan menyesuaikan sistem politik, sejarah kepartaian, kultur politik hingga sistem pemilu di Indonesia yang khas.

Model ini disusun berdasarkan pengalaman lebih dari 17 tahun menjadi konsultan politik, membantu ratusan klien (partai, kandidat legislatif, DPD/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah hingga presiden).

Ia memberi nama model ini sebagai “Model 10 P untuk Marketing Politik.” Ini adalah formula yang merangkum 10 prinsip, yakni

P1: Pro-Innovation,

P2: Public Opinion,

P3: Polling,

P4: Profiling,

P5: Positioning,

P6: Product,

P7: Pull Marketing,

P8: Push Marketing,

P9: Post-Election dan

P10: Political Legacy.

Dari 10 P itu, dua hal yang sangat ditekankan adalah P1: Pro-Innovation: pentingnya selalu membuat inovasi dan terobosan dalam marketing politik. Dan P 10: Puncak dari marketing politik adalah membangun political legacy.

Marketing politik yang berhasil bukan saja yang berhasil membantu kandidat terpilih atau yang membuat partai menang pemilu, namun juga harus menyumbangkan satu inovasi. Satu pembaruan. Satu hal yang segar.

Pemimpin yang berhasil juga bukanlah pemimpin yang sekadar terpilih, namun juga yang membuat policy achievement. Yaitu pemimpin yang meletakkan kebijakan untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

LIMA

60 tahun yang lalu, Daniel Bell menyatakan bahwa ideologi sudah mati: ‘The End of Ideology’. Meski ia tidak menyatakan ideologi benar-benar akan musnah dari muka bumi, tapi zaman memang sudah berubah.

Masyarakat semakin berorientasi pada problem solving. Ini bukan lagi era pembangunan disekat-sekat dengan perspektif ideologi yang kaku. Ini era segala hal dituntaskan kasus per kasus, dengan modifikasi praktis yang tak lagi dituntun oleh grand design ideologi.

Pertarungan politik, terutama di Dunia Barat, diandaikan hanya terjadi seperti persaingan Coca Cola versus Pepsi Cola. Semua politisi yang bertarung percaya pada demokrasi, meyakini prinsip hak asasi manusia, dan sama-sama menyetujui kapitalisme.

Tak ada pertarungan grand design ideologi lagi yang membelah. Yang ada hanyalah perbedaan nuansa dan perbedaan posisi atas isu.

Ideologi model lama: kapitalisme, sosialisme, fasisme, feminisme, liberalisme, konservatisme, negara agama, akan tetap hadir sebagai wacana. Namun di dunia demokrasi, public policy semakin dituntun oleh hasil riset.

Persepsi pemilih, harapan publik luas, kemarahan voters menjadi orientasi utama kebijakan.

Marketing politik di era 2020 sangat terkait dengan orientasi pasar. Bahkan sering disebut, inti dari marketing politik zaman baru itu sendiri pada dasarnya adalah politik yang berorientasi pasar.

Partai atau kandidat dipaksa zaman menerima kehendak pasar sebagai hal yang utama. Strategi politik pun didasarkan pada dinamika pasar (pemilih).

REFLEKSI

Membaca buku ini, kita akan merasakan cita rasa khas Denny JA: membedah isu-isu yang sangat rumit njelimet, ke dalam pembahasaan yang ringan, mudah dicerna. Substansi pengetahuan yang sangat kaya dengan mudah kita tangkap.

Ilmu marketing politik yang teoretis selalu dipadukan contoh-contoh konkret yang gamblang, plus data dan detail kasus yang solid juga menjadi ciri khasnya yang lain.

Ditambah pula, ia adalah konsultan politik yang mencatatkan banyak sejarah gemilang dalam bidang ini.

Sebagian orang menganggapnya sebagai “The Founding Father” konsultan politik Indonesia.

Dengan jam terbangnya sebagai konsultan politik, terasa benar bahwa formulasi yang digulirkan dalam buku ini berbasis pengalaman lapangan yang nyata.

Dalam hal ini, titik penting kontribusi Denny JA melalui buku ini adalah memberi semacam panduan bagi para politisi dan pelaku politik di Indonesia yang mau tidak mau harus memosisikan marketing politik sebagai elemen inti dalam pertarungan politik mereka. Rasanya tak banyak pengamat dan ilmuwan politik kita yang “membuka dapur” dan mau berbagi peralatan dapurnya bagi orang lain. []

Judul: Membangun Legacy; 10 P untuk Marketing Politik: Teori Dan Praktik

Tahun: Agustus, 2020

Tebal: 230 halaman

Penulis: Denny JA

Penerbit: Jakarta, Cerah Budaya Indonesia

Revisionisme: Menggugat Sejarah Keselamatan

Tag

Tahun 1985, berdiri sebuah kelompok yang menamakan diri “The Jesus Seminar” yang secara khusus melakukan penelitian otentisitas Injil. Mereka meneliti empat Injil resmi (Matius, Markus, Lukas, Yohanes) dengan pertanyaan: apakah Injil-injil itu mengandung pernyataan otentik Yesus? Hasilnya diterbitkan dalam buku The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus (1993): Hanya 18% dari pernyataan yang dinisbatkan kepada Jesus dianggap otentik, dan sisanya (82%) dianggap tidak berasal dari Jesus.

Penelitian ini adalah bagian dari perdebatan panjang tentang apa yang disebut dengan “Yesus Historis”. Pertanyaan besarnya adalah: apakah sejarah agama yang ditulis dan dipercaya selama ini adalah sejarah apa adanya, atau sebenarnya itu adalah apa yang disebut dengan sejarah keselamatan (salvation history)?

Pertanyaan ini juga berlaku dalam penulisan sejarah Islam dan Muhammad. Sejauh yang diketahui, kitab-kitab sirah dan sejarah Islam mulai ditulis antara tahun 750-800 Masehi. Itu berarti empat atau lima generasi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Lebih dari 100 tahun. Ibnu Ishaq adalah penulis biografi Nabi paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang. Dan beliau wafat pada 150H/767M. Perlu juga dicatat di sini, karya Ibnu Ishaq yang sampai kepada kita sekarang itu dihimpun oleh Ibnu Hisyam yang wafat pada 218H/833M. Jauhnya rentang jarak penulisan sejarah ini memunculkan banyak keraguan atas otentisitas sejarah yang ditulis.

Masalah berikutnya adalah tidak adanya sumber lain yang menjadi rujukan kita, sehingga hingga kini sejarah Nabi Muhammad kita terima dari sumber penulisan sejarah yang sedikit itu, dan ditulis oleh orang muslim sendiri. Inilah yang memunculkan skeptisisme dan anggapan bahwa kitab-kitab sirah dan sejarah yang ditulis oleh kaum Muslim bukanlah “sejarah” dalam pengertian yang sebenarnya, melainkan “sejarah keselamatan” (salvation history), dalam arti menyuguhkan narasi atau kisah-kisah untuk mengidealkan pribadi Nabi dan komunitas pengikutnya.

Inilah yang memunculkan beberapa tipe pendekatan dalam penulisan sejarah asal usul dan pembentukan Islam awal (Islamic origins) yang memunculkan alternatif rujukan sumber sejarah Islam: penelitian arkeologis, dan sumber bacaan yang ditulis oleh non-muslim. Sayangnya, pemerintah Arab Saudi tidak mengijinkan penelitian arkeologis dilakukan di beberapa titik (ter)penting setting sejarah Muhammad.

Yang paling ekstrem adalah pendekatan skeptik yang salah satunya diwakili oleh John Wansbrough, antara lain lewat bukunya, Qur’anic Studies (1977). Pendekatan ini berdiri di atas asumsi bahwa sumber-sumber tradisional dari penulis muslim tersebut lebih merefleksikan apa yang para mereka bayangkan tentang Nabi dan periode awal ketimbang kenyataan yang sebenarnya telah terjadi. Jika demikian halnya, maka sumber-sumber tradisional tersebut tidak bisa dijadikan sumber untuk merekonstruksi atau memotret Islam awal.

Yang paling kontroversial dari ide-ide Wansbrough adalah pandangannya menyangkut asal-muasal al-Qur’an. Baginya, Alquran merupakan produk dari situasi yang disebutnya “sectarian milieu”, yaitu suatu lingkungan konfrontasi polemis yang melibatkan sekte-sekte keagamaan yang sudah mapan seperti Yahudi dan Kristen. Iklim polemik yang menjadi latar belakang lahirnya Alquran, menurut Wansbrough, bukanlah jazirah Arabia di mana komunitas Yahudi relatif sedikit, melainkan di Irak, pusat kekuasaan khilafah ‘Abbasiyah dan tempat bermukimnya kaum Yahudi dan sekolah-sekolah Rabi. Proses standardisasi teks Alquran, yang disebut Wansbrough dengan istilah “kanonisasi”, terjadi sekitar awal abad kesembilan Masehi, atau 150 tahun setelah wafatnya Nabi (bukan di zaman Abu Bakar dan Umar seperti yang kita pahami selama ini).

Kesimpulan Wansbrough ini juga mengkonfirmasi pendapat ahli literatur Suryani, Alphonse Mingana (1916), bahwa pengumpulan Alquran dan penulisannya secara resmi baru terjadi pada zaman ‘Abd al-Malik bin Marwan, khalifah Umayah kelima, yang berkuasa pada 65-86/685-705. Namun Wansbrough menariknya lebih ke belakang lagi, yakni bahwa stabilisasi teks Alquran baru terjadi pada awal pemerintahan ‘Abbasiyah di Irak.

Pandangan Wansbrough ini punya implikasi penting bagi studi Islam awal, karena mengandaikan bahwa Muhammad itu adalah figur fiktif yang sengaja dihembuskan untuk memisahkan agama baru (Islam) dari tradisi agama-agama sebelumnya. Itulah sebabnya, menurut Wansbrough, Muhammad dikonstruksi lahir di Mekah yang jauh dari tradisi Yahudi di Irak.

Tesis Wansbrough kemudian dikembangkan oleh Patricia Crone dan Michael Cook dalam karya mereka yang sangat provokatif berjudul Hagarism: The Making of the Islamic World (1977), yang mencoba merekonstruksi munculnya Islam dengan menggunakan sumber-sumber non-Muslim. Upaya mereka untuk merekonstruksi sejarah Islam awal dengan semata bersandar pada sumber-sumber non-Muslim menghasilkan potret Islam awal yang sama sekali berbeda dengan gambaran yang disajikan oleh sumber-sumber muslim.

==

Paparan di atas adalah sekelumit cuplikan dari pembahasan dalam buku “Kemunculan Islam dalam Kesarjanaan Revisionis” karya Mun’im Sirry ini.

Buku ini merangsang dan menantang kita untuk mempertanyakan kembali kesahihan narasi sejarah yang selama ini kita terima begitu saja sebagai sejarah awal pembentukan Islam sebagai agama. Berdasarkan sumber-sumber yang sampai ke kita, Islam digambarkan sebagai agama yang sudah seperti sekarang ini ketika Nabi Muhammad wafat. Sudah final dalam segala aspeknya. Nah, buku Mun’im ini dengan canggih merangkum perkembangan mutakhir dalam kesarjanaan mengenai asal usul Islam: bagaimana sebetulnya bentuk dan watak Islam awal?

Sebagaimana dibahas oleh buku ini, kaum revisionis melihat Islam seperti halnya sejarah agama-agama lain, yakni berkembang secara bertahap, dan muncul sebagai implikasi dari kebutuhan sosial yang melingkupinya. Di samping itu, dalam beberapa aspek, narasi sejarah yang ditulis oleh kaum tradisionalis juga dianggap sangat dramatis, too good to be true. Terlepas apakah kita setuju atau tidak dengan kesimpulan para revisionis dalam merekonstruksi sejarah Islam, setidaknya sikap kritis terhadap sejarah yang sampai ke kita sangat penting untuk dikembangkan.

Sebagaimana kekristenan yang bertahan hingga kini meskipun banyak temuan sejarah yang menantang dan mengancam meruntuhkan keyakinan penganutnya, umat Islam juga perlu secara dewasa menyikapi kritik dan tesis-tesis yang sepertinya mengancam segala keyakinan yang kita terima secara taken for granted. []

Review ini ditulis untuk group facebook: Esoterika-Forum Spiritualitas, lalu dimuat ulang di Santri Shabran dan Geotimes.