Nomor : 08/idw-B/X/2000
Lamp. : –
Hal : Catatan Kebijakan

Kepada Yth.
Pembantu Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Bpk Dr. H. Abudin Nata, MA
Di tempat.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Belum terlalu lama bangsa Indonesia, terutama mahasiswa, mendapatkan kebebasannya mengeluarkan pendapat, setelah selama 32 tahun dikekang dan dikebiri oleh penguasa melalui semua lini. Gerakan reformasi yang menggulingkan kekuasaan tiranik rezim orde baru membawa mahasiswa menempati posisi strategis di kalangan segenap masyarakat Indonesia. Di tengah euforia kebebasan semacam itu, Pembantu Rektor II IAIN Jakarta, atas nama Rektor, mengeluarkan Surat Edaran No. ER/HK.00.8/439/IX/2000 tertanggal 30 September 2000. Menanggapi Surat Edaran tersebut, kami memberikan catatan-catatan sebagai berikut:

1. Logika perijinan seperti tertuang dalam point 1 dan point 4 Surat Edaran tersebut (pemasangan spanduk dan mengadakan mimbar bebas) dengan “dalih” ketertiban, keindahan, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di lingkungan kampus IAIN, sama seperti logika yang dipakai Orde Baru untuk memberangus dan mengebiri kebebasan masyarakat untuk mengemukakan pendapat. Di samping tidak jelas aturan mainnya (kategori spanduk dan mimbar bebas yang seperti apa yang mendapat ijin dan tidak), kewenangan pemberian ijin sepihak (PERUMGA dan pimpinan IAIN Jakarta) mengasumsikan tidak adanya dialektika yang implikasinya adalah timbulnya sikap otoritarian.

2. Pemberian ijin hanya kepada lembaga intra (point 4) merupakan satu sikap yang cenderung “anti demokrasi”. Lembaga intra adalah salah satu dari sekian banyak lembaga di kalangan mahasiswa IAIN yang tidak mungkin menampung seluruh aspirasi mahasiswa IAIN. Tidak bisa dinafikan juga bahwa kebebasan berorganisasi dijamin oleh undang-undang, begitu juga kebebasan untuk tidak terlibat dan tidak sependapat dengan organisasi intra (birokrasi). Bisa dibayangkan kalau misalnya seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia dilarang mengemukakan pendapatnya di negerinya sendiri.

3. Point 3 yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan memasang spanduk, pamflet, brosur, dan lain sebagainya kecuali pada papan pengumuman yang sudah disediakan memang cukup beralasan. Namun sudah semestinya pihak rektorat menyadari bahwa papan-papan pengumuman yang ada sekarang ini tidak mencukupi untuk menampung pamflet kegiatan di lingkungan IAIN yang sangat padat. Maka konsekwensi point 3 tersebut mestinya pihak rektorat menambah papan pengumuman yang diperuntukkan bagi mahasiswa.

4. Pelarangan berjualan bagi para pedagang di sepanjang depan pagar IAIN, serta ancaman “penertiban” (baca; penggusuran) seperti tertulis pada point 5 dan 6 merupakan pernyataan yang tidak mencerminkan sikap bijak pihak rektorat, di samping sikap yang semena-mena dan tidak berpihak terhadap rakyat kecil. Sementara di sisi lain, Rektor sendiri meresmikan penggunaan kantin kampus yang dikelola oleh Dharma Wanita IAIN pada tanggal 11 September 2000.

5. Hal di atas diperparah lagi dengan pernyataan pada point 6, di mana pihak IAIN mengultimatum akan melakukan penertiban kepada para pedagang jika sampai batas waktu yang ditentukan (30 Oktober 2000) mereka tidak mengosongkan area tersebut, tanpa memberikan ganti rugi, santunan, dan sebagainya kepada para pedagang yang terkena penertiban tersebut. Lalu di mana implementasi “Pengabdian Masyarakat” yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi?

6. Pada bagian tembusan, Surat Edaran ini menyebutkan bahwa surat ini ditembuskan kepada Dan Ramil 06 Ciputat dan Kepala Polisi Sektor Metro Ciputat, serta Camat Kecamatan Ciputat dan Kepala Desa Cempaka Putih. Di tengah kecenderungan pemerintahan baru untuk lebih menggunakan pendekatan persuasif untuk menangani masalah, justru dengan tercantumnya tembusan kepada kepolisian dan militer, pihak rektorat memancing spekulasi bahwa akan dilakukan pendekatan represif untuk menerapkan Surat Edaran tersebut. Apalagi jika ini dikaitkan dengan semangat anti dwi fungsi di kalangan masyarakat yang meniscayakan tidak adanya penguasaan teritorial oleh TNI (baca; Koramil).

7. Catatan tambahan; secara redaksional, dalam Surat Edaran ini juga terdapat kesalahan logika surat menyurat dengan menyebutkan tembusan kepada “Yang bersangkutan”, padahal surat tersebut juga ditujukan kepada “yang bersangkutan”, yaitu civitas akademika IAIN Jakarta serta para pedagang dan masyarakat di sekitar kampus IAIN Jakarta.

Demikian catatan-catatan ini kami sampaikan, sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap komitmen bersama menuju demokratisasi kampus dan student government.
Status surat ini akan berubah menjadi terbuka jika dalam 7 hari, terhitung sejak surat ini disampaikan, tidak ada tindak lanjut atau tanggapan dari pihak rektorat.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Ciputat, 14 Oktober 2000

Anick HT, Kordinator

Dani Setiawan, Sekretaris