Akhirnya Lia Eden divonis 2 tahun penjara, 29 Juni 2006 yang lalu. Persidangan dan vonis ini memunculkan banyak pertanyaan dan kejanggalan. Di luar kejanggalan yang sama krusialnya mengenai saksi fakta dan saksi ahli yang sepihak dan setali tiga uang dengan pelapor, logika persidangan yang yang lebih bernuansa ideologis ketimbang hukum, tulisan ini secara khusus ingin menyoroti dasar awal dari penyelenggaraan persidangan itu, soal logika hukum.

Saya lebih suka menyebut persidangan itu sebagai pengadilan terhadap korban. Publik luas tahu betul bahwa persidangan ini dimulai dengan “langkah perlindungan” polisi terhadap Lia Aminuddin atau Lia Eden atau Bunda Lia, saat Komunitas Eden “diserbu” oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam. Masyarakat awam sekalipun paham bahwa berkeyakinan dan beribadah menurut keyakinannya dijamin oleh konstitusi.

Masyarakat juga paham bahwa “memasuki pagar orang lain”, “merusak properti orang lain”, “mengusir orang lain dari rumahnya sendiri” adalah melanggar KUHP, dan untuk itu bisa dijerat dengan pasal-pasal pidana. Terlebih lagi, tindakan itu bertentangan dengan Deklarasi HAM PBB 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Ekonomi Sosial Budaya yang telah diratifikasi oleh negara ini.

Kita masih ingat, tanggal 28 Desember 2005, markas Komunitas Eden didatangi dan anggota komunitas ini diusir—bukan mendatangi dan mengusir–oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam itu. Bagaimana mungkin seseorang yang didatangi dan diusir dianggap sebagai pelaku, bukan korban? Bagaimana mungkin “langkah perlindungan” tiba-tiba saja bergeser menjadi “langkah penangkapan” begitu saja? Bagaimana mungkin sang korban diadili, sementara pelakunya bebas berkeliaran? Logika hukum seperti apa yang sedang terjadi di negara ini?

Melihat proses pengadilan yang terjadi, wajar jika banyak pihak mengkhawatirkan dampak pengadilan ini terhadap sejarah hukum di Indonesia ke depan. Vonis 2 tahun atas alasan penodaan agama ini akan menjadi preseden buruk dan menjadi catatan kelam pengadilan di Indonesia. Bagaimana mungkin orang diadili hanya karena memiliki keyakinan yang berbeda dengan kebanyakan orang lain di sekitarnya? Bagaimana bisa orang dipenjara hanya karena ia memercayai sesuatu yang sifatnya ruhaniah dan tidak mungkin dianalisis secara materiil?

Beberapa contoh ini mungkin bisa menjadi bahan kita berpikir ulang, betapa tidak mungkin kita mengadili keyakinan:

Pertama, warga NU meyakini bahwa basmalah (bismillahirrahmanirrahim) adalah bagian dari surah Alfatihah, dan karenanya wajib dibaca ketika salat. Sementara, warga Muhammadiyah tidak meyakininya, dan karenanya tidak wajib dibaca ketika salat. Konsekuensinya, jika membaca surah Alfatihah adalah salah satu rukun salat, maka warga NU akan menganggap bahwa setiap salat warga Muhammadiyah yang tanpa basmalah itu tidak sah. Dus, seluruh salat warga Muhammadiyah tidak akan sah di mata orang NU. Haruskah orang NU mengafirkan atau menyesatkan orang Muhammadiyah dan menyeretnya ke penjara, hanya karena keyakinan yang berbeda itu?

Kedua, konsekuensi berikutnya, warga NU, Muhammadiyah, dan Syiah mempunyai hitungan yang berbeda terhadap jumlah ayat Alquran. Bahkan konon ada banyak versi soal hitungan ini. Bagaimana jika dengan perbedaan itu kemudian salah satu kelompok melaporkan kelompok lain kepada polisi atas dasar penodaan agama?

Ketiga, Kelompok Wahabi menganggap bahwa tahlil untuk orang yang meninggal adalah bid’ah, berkunjung ke makam para wali adalah syirik, sementara mereka juga meyakini bahwa syirik adalah dosa terbesar umat Islam yang tak akan diampuni oleh Allah. Apakah dengan itu kemudian kelompok Wahabi bisa melaporkan warga NU dan lalu pengadilan memenjarakan mereka?

Ini hanya sedikit dari sekian banyak fakta perbedaan yang nyata ada di tengah masyarakat kita. Bahkan perbedaan dan keragaman itu sama tuanya dengan umur manusia sendiri. Setidaknya ini bisa menjadi bahan perenungan lebih lanjut, bahwa ada perbedaan mendasar antara hablun minallah dan hablun minannas. Urusan keyakinan dan kepercayaan adalah wilayah relasi manusia dengan Tuhannya, dan akan dipertanggungjawabkan oleh tiap individu secara langsung kepada Tuhannya. Manusia dan hukum manusia tak berhak ikut campur dalam wilayah huququllah ini.

Mencermati lebih jauh kasus Lia Eden, saya semakin yakin bahwa tidak mungkin persoalan keyakinan seseorang atau sekelompok orang diadili dengan logika hukum yang mensyaratkan fakta-fakta materiil.

Adalah tidak mungkin logika hukum meminta pertanggungjawaban Bunda Lia bahwa ia telah melewati tahap spiritual tertentu, menerima wahyu, dan menerima perintah tertentu dari Jibril. Kasus ini analog dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan wahyunya. Siapa yang bisa membuktikan secara materiil bahwa Nabi Muhammad SAW—dan juga nabi-nabi yang lain–benar-benar menerima wahyu? Siapa yang bisa membuktikan secara materiil bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan perjalanan Isra’ dan Mi’raj yang terkenal itu? Jawabannya adalah: kita percaya. Titik.

Untuk konteks tertentu, dasar religiusitas dan keberagamaan seseorang adalah percaya. Dan kepercayaan seseorang tidak mungkin diadili. Hanya orang Jahiliyah yang mengadili keyakinan yang berbeda dengan mereka.

Di pihak lain, meminta pertanggungjawaban Bunda Lia ini sama tidak mungkinnya dengan meminta konfirmasi pada saksi pelapor (Amin Jamaluddin dkk) bahwa ia mewakili seluruh umat muslim di dunia, atau ia mewakili kebenaran Tuhan. Penolakan Majelis Hakim untuk menghadirkan Jibril sebagai saksi menegaskan ini.

Lebih jauh, Komunitas Eden telah mendeklarasikan diri bahwa mereka tidak lagi memeluk Islam atau Kristen, dan mereka menganut paham tersendiri yang mereka sebut Perenial. Jika seseorang meyakini sesuatu yang berbeda dengan keyakinan kita, dan mereka menyatakan tidak seagama dengan kita, lalu apa masalahnya? Jika seseorang memeluk agama lain dan kita penjarakan, apa jadinya negara ini?

Jika masalahnya adalah Komunitas Eden mengutip Alquran, menggunakan terminologi-terminologi Islam, lalu apakah Alquran tidak mengutip Injil? Apakah Injil tidak mengutip Taurat? Jika misalnya sebuah majalah Islam mengutip Injil, apakah pengelola majalah itu bisa dipenjarakan?

Tulisan ini ingin sekali lagi menegaskan ketidakmungkinan logika hukum kita mengadili keyakinan seseorang. Akan lebih aneh lagi jika para Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang terhormat menggunakan ideologi kebencian untuk menjalankan proses pengadilan ini. Hanya Allahlah yang berhak menentukan kelompok mana yang sesat dan kelompok mana yang benar. Hanya Allahlah yang berhak mengadili keyakinan umatnya. []

Dimuat korantempo, 11 Juli 2006