Pejabat pengambil keputusan:

Rumah-rumah itu harus digusur, karena tak memenuhi rencana tata kota yang sudah ditentukan oleh Pemda. Rumah-rumah itu tak berijin.

Mereka memang dipungut pajak bulanan, tapi itu kerjaan oknum yang tak bertanggung jawab. Lhah mereka harusnya paham tokh, bahwa itu bukan tanah milik oknum itu. Mereka juga mesti paham, tanah di Jakarta ini tak semurah itu.

Memang seharusnya itu dari awal sudah dilarang, tapi kan itu juga bukan urusan kami. Itu urusan pejabat yang berwenang sebelum kami. Lagipula, mereka digusur kan ketika tanah itu mau dipakai, jadi justru mereka harus berterima kasih karena telah menempati tanah itu selama ini, tanpa membeli dan menyewa secara resmi.

Mestinya orang datang ke Jakarta kan punya modal, SDM cukup, dan sudah punya bayangan mau ngapain di Jakarta. Jika tak punya modal dan keahlian, ngapain juga mereka ke Jakarta?

Ganti rugi? Untuk apa? Sudah jelas mereka yang melanggar hukum, kenapa kami yang harus menggantinya?

Mereka memang berhak hidup layak, tapi mereka bukan warga Jakarta. Yang bertanggung jawab terhadap mereka adalah Pemda masing-masing daerahnya. Lagi pula, kami juga sudah menyediakan panti sosial untuk para gelandangan dan kaum miskin seperti mereka.

Satpol PP:

Kami hanya bertugas mengeksekusi keputusan atasan kami. Dan itu berkekuatan hukum. Apapun dan siapapun yang menghalangi kami, akan kami labrak. Negosiasi tak diperlukan bagi kami. Justru jika kami melakukan negosiasi, yang ada kamilah yang nantinya dipersalahkan oleh atasan kami. Saat bertugas, kami menjadi robot-robot bernyawa. Kami harus menghilangkan rasa kemanusiaan kami demi tugas mulia kami. Soal pemberitahuan atau peringatan, itu bukan urusan kami. Urusan kami hanya mengeksekusi. Titik.

Polisi:

Kami tak berurusan dengan kepentingan siapapun. Kepentingan kami adalah menjaga ketertiban. Toh, kami hanya diundang ketikaada bentrokan antara Satpol PP dan masyarakat tergusur. Jadi kalau ada yang kena pentungan kami dari pihak manapun, itu bukan urusan kami. Sebenarnya idealnya memang kami tak berpihak. Tapi kebanyakan kasus, yang memanggil kami adalah para pengusaha dan pejabat yang berkepentingan menggusur itu. Lagi pula, apa untungnya kami berpihak pada rakyat miskin itu?

Tergusur:

Kami tidak habis pikir. Saat itu kami datang ke Jakarta, lalu ada aparat yang datang menawari kami menempati lokasi ini, dengan pungutan bulanan kepadanya. Kami anggap itu berarti legal toh? Meski kami juga sadar bahwa itu bukan juga tanah dia, tapi kan kami membayar, dan dia juga tak pernah bilang bahwa suatu saat kami akan digusur. Bahkan, ada aparat desa setempat yang dengan bayaran tertentu bisa mengusahakan hak pemilikan tanah yang kami tempati.

Lagipula, meski memang bukan tanah kami, mengapa selama ini kami tak diperingatkan? Mengapa kami dibiarkan bertahun-tahun, berpuluh tahun, menempati tanah ini, dan dibiarkan pula kami membangun rumah permanen di tanah ini?

Bukankah kami juga warga Indonesia yang berhak hidup layak, baik sandang, pangan, maupun papan?

Pulang kampung? Lalu makan apa saya di kampung? Kerjaan nggak ada, tanah kering, beras mahal. Salah sendiri Jakarta menjanjikan kami banyak hal. Kalau ada alternatif kerjaan di kampung, ngapain juga kami datang ke Jakarta yang sumpek seperti ini.

Panti sosial? Itu mah penjara berlabel sosial. Di dalamnya kami hampir seperti pekerja paksa. Hidup terkekang, harus ikut itulah, wajib ngikut inilah. Apa salahnya kami menikmati kebebasan di luar? Toh Jakarta bukan milik mereka saja. Jakarta kan Ibukota negara. Kami warga negara Indonesia kan? Kalau ukurannya asli Jakarta atau bukan, apakah para pejabat itu juga asli Jakarta? Soal KTP, itu kan tergantung siapa yang punya duit. Kalau kami punya duit, bikin KTP kan semudah membalik telapak tangan?