Soal definisi agama, dan segala turunan dan konsekuensinya, di negara kita tercinta ini tak habis-habisnya menjadi perdebatan. Konsepsi tata negara, filosofi perumusan hukum, dan kehidupan sosial kita secara umum, sangat dipengaruhi oleh proses identifikasi dan definisi tentang agama itu.

Bias mayoritas-minoritas seringkali tak terhindarkan dalam konteks ini.

Soal pidana mempidanakan dan kriminalisasi, pun masuk dalam kerangka definisi yang sudah kadung ada itu. Saat ini di Senayan juga sedang ngantri pembahasan mengenai RUU KUHP, rumusan revisi KUHP kita yang adalah warisan Belanda (dalam bahasa Belanda disebut dengan Wetboek van Strafrecht), dengan sudut pandang kolonial terhadap daerah jajahannya.

Tulisan ini hanyalah prolog untuk menyoroti secara khusus pasal-pasal yang disebut sebagai delik agama itu. Dalam KUHP yang lama, pasal ini sebenarnya masuk belakangan, setelah ada UU No. 1/PNPS/1965. Pasal ini menjadi bagian dari pasal-pasal yang disebut pasal penyebar kebencian, hatzai artikelen. Ini juga yang selama ini kita kenal sebagai pasal karet (elastic articles), karena multitafsir dan cenderung memberi ruang aparat hukum untuk menafsirkan sesuai keinginan penguasa.

Nah, hatzai artikelen itu sendiri adalah Bab tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Dan setelah lahir PNPS tahun 1965, delik agama menambah pasal 156 menjadi 156 a (lihat teks lampiran di bawah).

Nah, pada RUU KUHP yang sedang dibahas saat ini, pasal 156 a itu diperluas menjadi satu bab tersendiri, yaitu Bab Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, dan diterjemahkan menjadi 8 pasal. Karena itu Ifdhal Kasim, mantan ketua eLSAM (Lembaga Studi Advokasi Masyarakat) menyebut perluasan ini sebagai over-kriminalisasi.

….bersambung ke pembahasan pasal 341 dan pasal-342


Lampiran: Naskah KUHP sebelum direvisi.

Pasal 156.
Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 154 dst.)

Yang dimaksud dengan “golongan” dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a.
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Update (23/01/07): Ada dokumen seminar tentang isu ini yang dibuat oleh eLSAM.