Pada 14 Oktober 1956, Dr Bhimarao Ambedkar, bapak konstitusi India, menyatakan keluar dari Hindu, agama yang melekat pada dirinya sejak lahir, dan memasuki gerbang agama baru, Buddha. Setelah melalui proses pencarian dan pengkajian yang panjang, hari itu dia sampai pada kesimpulan bahwa dirinya tidak bisa berharap lagi dari agama yang dianggap telah menjeratnya itu.

Bagi dia, hinduisme di India tidak bisa dilepaskan dari sistem kasta. Sistem kasta itulah yang menjeratnya sebagai warga Dalit (warga yang dianggap setengah manusia, di bawah warga berkasta).

Menurut Ambedkar, ketika agama melanggengkan penindasan, ia tak bermakna lagi sebagai agama. Ketika suatu agama tak lagi membebaskan kemanusiaan, jawabannya adalah tinggalkan agama itu. Secara simbolis, perpindahan dia ke Buddha merupakan bentuk perlawanan terhadap diskriminasi ratusan tahun yang dialami kaumnya.

Tentu tak semua warga Hindu sepakat dengan Ambedkar. Sindiran Ambedkar terutama ditujukan pada sekelompok kaum fundamentalis Hindu yang mengembangkan semangat puritan yang disebut Hindutva. Spirit Hindutva itu pula yang dianggap ikut melanggengkan konflik antaragama di India. Spirit tersebut menegaskan penegasian terhadap orang dan agama lain (otherizing). Bagi mereka, India adalah Hindu dan Hindu adalah India. Karena itu, penganut agama lain harus diposisikan sebagai warga kelas dua.

Meski Hindutva tak tampak dominan di tingkat Hindu-kota dan warga India modern, gerakan itu sangat nyaring disuarakan dan ikut memengaruhi pelanggengan konflik dan diskriminasi di seantero India, terutama diskriminasi yang berbasis sistem kasta. Hasilnya, resistensi terhadap hinduisme menjadi alat perlawanan kaum pinggiran. Bisa jadi kita akan terkesiap ketika mendengar fakta yang baru terjadi beberapa hari lalu.

Memperingati 50 tahun konversi Ambedkar ke agama Buddha, lebih dari 50.000 orang berduyun-duyun mendatangi arena balap di Mumbai, Mahalaxmi, Minggu, 27 Mei lalu. Mereka menyelenggarakan upacara yang disebut Dhamma Deeksha. Mereka datang dari berbagai negara bagian di India untuk satu tujuan: menyatakan diri bukan bagian dari Hindu, lalu memeluk Buddha sebagai pilihan agama mereka.

Meski sebagian tak mengaku beragama Hindu, mereka merasa bahwa selama ini para pemimpin Hindu memperlakukan mereka sebagai bagian dari Hindu. Karena itu, penindasan terhadap mereka mendapat pengesahan. Itu adalah perpindahan agama paling masif yang terjadi dalam sejarah India modern. Oktober tahun lalu, acara serupa melibatkan sekitar 15.000 orang.

Mereka merasa lahir kembali sebagai manusia. Mereka juga memilih agama Buddha sebagai tempat berteduh. Buddha adalah agama tanpa dorongan proselitisasi yang cenderung politis. Justru agama Buddha tidak terlalu peduli dengan aspek kelembagaan sebagai agama. Yang lebih penting, agama Budha dianggap memberikan jawaban yang sangat mengena tentang kesetaraan dan keadilan antarmanusia.

Kasus itu menunjukkan, ketika agama tak lagi tampil dengan wajah damai dan memanusiakan manusia, ia akan cenderung ditinggalkan pemeluknya. Ketika ia cenderung kaku dan tak berkompromi dengan konteks, ia akan kehilangan fungsi profetisnya. Ketika yang dominan muncul dari agama adalah institusinya, yang bicara adalah politik identitas, relasi kekuasaan.

Yang menarik, masyarakat India menyikapi konversi itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Meski reaksi juga bermunculan dari kalangan pemimpin Hindu, tak terdengar kasus konflik dengan alasan konversi tersebut. Sebagai negara demokratis, India adalah contoh bagi kita. Memilih agama atau tidak beragama adalah hak setiap warga negara.

Meski konstitusi Indonesia juga sudah menjamin hak itu, sejauh ini konversi masih menjadi masalah besar. Alih-alih menjadi bahan kritik ke dalam dan media introspeksi tiap-tiap agama, sering kali kita justru menyalahkan seseorang yang pindah dari agama kita.

English version

Dimuat di Jawapos, Jumat, 8 Juni 2007, islamlib.com, 11 Juni 2007, liberal moslem, 2 Juli 2007.

Iklan