Tanggal 8-9 Agustus nanti, pemerintah Indonesia akan mempresentasikan laporan implementasi pelaksanaan Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). Ada poin yang menarik sekaligus mengagetkan di dalamnya, terutama poin 114 menyangkut kasus Ahmadiyah. Kawan-kawan Ahmadiyah menyampaikan surat protes atas dimuatnya poin tersebut.

Berikut isi laporan tersebut:

112. Ada beberapa kasus yang terkait dengan diskriminasi rasial. Beberapa diantaranya adalah “Kasus Probolinggo” and “Kasus Malang”, yang melibatkan organisasi bercirikan agama. “Kasus Probolinggo” adalah konflik antara dua kelompok dalam agama Islam, dimana orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai yang “benar”, menyerang dan menghancurkan basis dari mereka yang disebut sebagai “kelompok pengkhianat” (kelompok sesat, pen). Pihak berwajib tidak melakukan tindakan apapun terhadap kelompok penyerang dan sebaliknya menahan ketua dari kelompok yang disebut sebagai “kelompok pengkhianat”. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi, yang menetapkan bahwa setiap organisasi memiliki hak untuk melakukan aktivitasnya.

114. Untuk menghambat praktek-praktek organisasi yang mendukung diskriminasi rasial, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi. Hal ini juga diberlakukan dalam kasus Ahmadiyah, suatu kelompok pecahan dalam Islam, yang praktek-prakteknya dan kepercayaannya dianggap bertentangan dengan Undang-undang. Ahmadiyah, yang secara terbuka mengklaim bahwa versi mereka tentang agama Islam adalah yang terbenar dan lebih baik dibanding versi lainnya, melanggar ketentuan dalam Undang-undang. Dengan menggunakan Undang-undang sebagi dasar dan panduan, Pemerintah kemudian melarang kelompok ini. Pemerintah tidak mempunyai pilihan kecuali mengambil langkah untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik lebih jauh meluas dan menjadi pertikaian lain yang dipimpin oleh kelompok tertentu berdasarkan kebencian. Pemerintah, akan tetapi, tidak melarang anggota-anggota Ahmadiyah untuk melaksanakan aktivitas keagamaan mereka.

Catatan saya (dari berbagai sumber, termasuk dari laporan alternatif yang dibuat oleh tim HRWG)

1. Fakta-fakta atau kasus yang terjadi dan disajikan dalam laporan ini juga jauh dari realitas diskriminsi rasial. Ini adalah kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan diskriminasi berbasis agama.

2. Infomasi pada Paragraf 112 tidak konsisten / saling bertentangan dengan Paragraf 114 dalam penggunaan UU No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat. Dalam Para. 112, disebutkan bahwa penahanan terhadap Ketua Kelompok yang disebut sebagai “Kelompok pengkhianat” adalah bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1985. Sedangkan dalam Paragraf 114, UU No. 8 tahun 1985 dijadikan sebagai pembenar untuk menyalahkan keyakinan yang dianut oleh Kelompok Ahmadiyah, dalam konteks ini ahmadiyah adalah Korban dari kekerasan yang berbasis agama.

  • Fakta dilapangan adalah banyak kekerasan terjadi atas nama agama, dan aparat pemerintah tidak melakukan apa-apa dan bahkan ikut terlibat.

3. Informasi dalam Paragraf 114:

  • Pemerintah menuduh bahwa Ahmadiyah adalah organisasi yang mendukung diskriminasi rasial. Tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Ahmadiyah adalah organisasi internasional yang keanggotaannya sangat beragam. Di Indonesia sendiri warga Ahmadiyah berasal dari suku Jawa, Melayu, Sunda, Bugis, dan lain-lain.
  • Poin ini juga menyebut bahwa “Ahmadiyah secara terbuka mengklaim bahwa versi mereka tentang agama Islam adalah yang terbenar dan lebih baik dibanding versi lainnya, melanggar ketentuan dalam Undang-undang.”
    • Selama ini, justru Jemaat Ahmadiyah yang dianggap sesat oleh kelompok lainnya. Artinya, kelompok yang menganggap sesat inilah yang merasa versi mereka yang terbenar.
    • Lagi pula, tidak ada dasar hukumnya bahwa ”merasa terbenar dan lebih baik” adalah salah dan terlarang. Dan siapa pula orang beragama yang tidak mengklaim bahwa ajaran yang dianutnya adalah yang terbenar.
  • Sampai detik ini, tidak ada satupun keputusan hukum yang melarang keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bahkan, eksistensi kelompok Ahmadiyah sudah diakui sebagai badan hukum legal berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/23 Tanggal 1 Maret 1953. dan diakui sebagai Organisasi Masyarakat melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Pol No. 75/D.I/VI/2003.
  • Lebih jauh, justru Jemaat Ahmadiyah dalam hal ini adalah korban kekerasan atas nama agama, hanya karena dianggap memiliki keyakinan yang berbeda dengan kelompok Islam lain. Dalam semua kasus Ahmadiyah, justru yang menyebarkan kebencian dan melakukan kerusakan adalah kelompok di luar Ahmadiyah.
  • Laporan Investigasi Sementara Komnas HAM bahkan menyebutkan telah terjadi Pelanggaran HAM berat (genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan) yang korbannya adalah warga Ahmadiyah.
  • Dalam kasus-kasus seperti ini, Pemerintah justru tidak melindungi kelompok-kelompok minoritas dalam aliran-aliran keagamaan. Kekerasan, ancaman, perusakan rumah dan tempat ibadah, serta fasilitas pendidikan yang dimiliki oleh kelompok Ahmadiyah tidak pernah diproses secara hukum. Pemerintah/aparat penegak hukum cenderung diam dan membiarkannya.

4. Oleh karena itu, secara substansial kasus Ahmadiyah seharusnya menjadi contoh buruk penanganan diskriminasi atas dasar agama oleh Pemerintah RI. Ini adalah contoh betapa Pemerintah RI telah melakukan atau melegitimasi diskriminasi berbasis agama.

Untungnya, akhirnya pihak Deplu sebagai representasi pemerintah Indonesia yang menjadi ujung tombak pembuatan laporan tersebut memfasilitasi beberapa kali pertemuan yang melibatkan perwakilan Jemaat Ahmadiyah indonesia dan Aliansi Kebangsaan untuk kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), dan konklusi akhirnya: merevisi laporan itu, khusus pasal 114 dalam Addendum yang akan disampaikan tanggal 8-9 Agustus 2007 besok.