Sudah sejak 1997, jemaat Gereja Pantekosta Imanuel Sukapura beribadah di suatu lokasi yang tak bisa disebut layak. Karena statusnya hanya lahan pinjaman, mereka membangun semacam bedeng untuk beribadah. Jadilah bedeng itu sebagai gereja, tanpa aral sedikitpun. Setiap tahun, mereka juga ikut berpartisipasi dalam peringatan Idul Fitri yang dirayakan oleh para tetangganya yang muslim. Begitu juga ketika Natal, para tetangga mereka yang muslim berdatangan sekadar mengucap selamat kepada para jemaat yang merayakannya.

Sebelum mendapat pinjaman lahan tersebut, sejak 1989 mereka beribadah dari rumah ke rumah. Kegiatan ini juga beberapa kali mendapat tentangan lain lagi, mengingat Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 yang berlaku saat itu melarang rumah tinggal sebagai tempat ibadah.

Sampai 15 April 2007 lalu, ketika si pemilik lahan hendak memakai tanah tersebut, pihak gereja harus berpindah ke lokasi baru yang sebenarnya juga sudah dipersiapkan selama 10 tahun, bahkan sudah bersertifikat gereja.

Sejak 29 April 2007, sampai minggu kemarin, warga sekitar lahan kosong tersebut menolak diadakannya kegiatan ibadah di tempat tersebut dan beberapa kali memblokir jalan masuk gereja. Sejak itu pula, 400 jemaat pemakai gereja tersebut menjalankan ibadahnya dalam situasi mencekam, dan bahkan sempat beribadah di jalanan. Teriakan “bakar”, “usir”, “hancurkan” sudah terlalu sering mengiringi ibadah khidmat mereka.

Sejak itu pula aparat kepolisian maupun pemerintah setempat tak kunjung menemukan solusi yang menentramkan dan berorientasi kerukunan. Justru yang terlihat di lapangan adalah pembiaran terhadap anarkisme massa yang mengatasnamakan mayoritas itu. Bahkan dalam beberapa kasus menyangkut agama seperti ini, nampak nyata bahwa mereka berpihak kepada kaum pro-kekerasan yang sejatinya anti-konstitusi. Mungkin karena aparat negara ini juga beragama.

Sementara di sisi lain, Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur pendirian rumah ibadah, alih-alih menjadi aturan yang berorientasi pada pemeliharaan kerukunan, justru malah menjadi justifikasi untuk mempersulit, untuk tidak mengatakan memustahilkan, pendirian rumah ibadah kaum minoritas.

Sejauh ini, justru Perber itu digunakan oleh massa pro-kekerasan untuk bukan saja menuntut perijinan pembangunan gereja, namun juga menuntut hengkangnya warga Nasrani dari kampung mereka.

Gereja Sukapura hanyalah satu kasus betapa aparat dan aturan hukum yang sejatinya ada untuk menjaga harmoni, justru menjadi alat pemecah belah masyarakat.

Masih ada beberapa Gereja HKBP di Jatimulya, GKI Jatibening, Gereja Baptis Bojongmenteng, Bekasi, dan beberapa gereja di Tangerang yang dengan modus yang hampir sama mengalami diskriminasi dan penutupan paksa.

Rasanya sudah hampir 62 tahun kita merdeka. Rasanya konstitusi kita juga menjamin kemerdekaan setiap warga negara ini untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Rasanya Perber Tahun 2006 juga diberlakukan dalam semangat untuk mengakui bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah. Rasanya sebagai bangsa kita sudah sepakat bahwa negara ini bukan negara agama.

Rasanya sudah saatnya kita bertanya ulang kepada aparat pemerintah kita: sudahkah mereka netral-agama dalam menjalankan tugas negara? Sudahkah mereka ber-Indonesia?

Dimuat di: islamlib.com