PANDEGLANG – Surat Keputusan (SK) Bupati Pandeglang Nomor 421/Kep.198-Huk/2006 tentang Satuan Terpisah Kelas Siswa Putra/Putri SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK, kembali diungkit.

SK bupati ini bukan saja melanggar hak azasi manusia, juga dinilai inkonstitusional alias bertentang dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, bupati selaku pihak yang mengeluarkan aturan tersebut harus segera mencabutnya.

Hal ini terungkap dalam Lokakarya Kemajuan Kebebasan Sipil di Indonesia yang digelar Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerja sama Freedom Institute Jaringan Islam Liberal (JIL) dan The Indonesian Institute di RM Pondok Nara Pandeglang, Senin (26/11).

Selain dihadiri puluhan peserta, tampak tiga pembicara masing-masing Saeful Mujani (LSI), Anick (JIL), dan Sarah Santi (Freedom Institute). Ketiga pembicara menyatakan, setiap aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi merupakan pelanggaran alias inkonstitusional. “Contohnya soal SK Pemisahan Kelas yang dikeluarkan Bupati Pandeglang. Aturan ini sama sekali tak ada di atasnya,” ujar Saeful menanggapi pertanyaan peserta.

Setiap aturan maulai dari perbup, SK bupati, perda dan aturan lainnya yang tak mengacu pada aturan yang lebih tinggi, katanya, cacat hukum. Peraturan tersebut bisa dikatakan inkonstitusional dan tak wajib untuk dilaksanakan. Karena semua aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kental dengan nuansa politik. Yakni bertujuan menguntungkan kepentingan kelompok dan golongan tertentu.

Senada dikatakan Anick, pembicara liannya. Katanya, secara kelompok memang aturan yang dikeluarkan Bupati Pandeglang sangat realistis. Yakni, berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Namun perlu diingat setiap pembentukan aturan itu tetap harus berdasarkan aturan yang lebih tinggi.

Begitu juga dengan yang disampaikan Suhada, salah seorang peserta lokakarya. Katanya, berdasarkan hasil survey, manfaat pemisahaan kelas yang dilakukan Bupati Pandeglang kurang begitu tampak. Malah sebaliknya, aturan ini menimbulkan persoalan baru bagi siswa. Seperti, menurunnya semangat belajar karena merasa terkekang dan makin berkurangnya ruang kelas. “Harapan dapat terminimalisasinya prilaku tidak senonoh di lingkungan pelajar juga tidak tercapai. Karena pelajar berkomunikasi antar lawan jenis sepulang sekolah,” ungkapnya. (zis)

Sumber: Radarbanten, 27 Nop 2007