Jika Anda ditanya, “siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kekerasan atas nama agama?” pasti jawabannya sangat beragam; pelaku kekerasan, kelompok “sesat” yang memicu, tokoh agama, polisi, atau pemerintah yang membuat aturan hukumnya. Namun jika Anda ditanya, “dalam kehidupan bernegara, siapa yang punya wewenang dan tugas untuk menangani kekerasan dalam masyarakat, dan siapa yang berhak memakai elemen kekerasan untuk melaksanakan fungsinya?”, tentu jawabannya mengerucut ke satu; polisi. Namun jika polisi sebagai aparat negara yang memiliki kewenangan itu ternyata bermasalah dalam menjalankan fungsinya, dan dalam hal keberpihakannya kepada hukum dan keadilan, lalu kita berharap pada siapa lagi di negara ini?

Pada 13-15 Februari lalu, Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum membuat sebuah seminar bertajuk “Jaminan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah menurut Agama dan Kepercayaannya. Seminar ini sangat penting dicatat karena diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang memiliki akses langsung ke pengambil kebijakan eksekutif tertinggi negara ini. Juga karena seminar ini diselenggarakan di tengah arus “qiyadahisasi” yang sangat menguat. Qiyadahisasi adalah fenomena pertobatan Ahmad Moshaddeq, pemimpin Alqiyadah Alislamiyah, yang difasilitasi oleh Polda Metro Jaya pasca fatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sory, lufa gambar ini diambil dari mana.Fenomena ini memang agak mengherankan, jika bukan menggelikan. Bukan hanya karena begitu mudahnya seorang Moshaddeq bertobat dari keyakinan yang dipegangnya secara teguh bertahun-tahun, namun juga karena polisi memiliki fungsi baru; menobatkan keyakinan orang.

Dalam presentasi Kapolda Jawa Barat pada seminar tersebut bahkan terungkap bahwa fenomena penobatan tersebut bukan khas Moshaddeq, namun memang menjadi semacam orientasi polisi (paling tidak Kepolisian Daerah Jawa Barat) dalam menangani kasus-kasus keagamaan semacam itu. Melalui flip chart yang dipresentasikan, ia menegaskan hanya ada dua solusi untuk kasus kelompok yang dianggap sesat; kembali kepada aqidah Islam; atau dituduh melakukan penistaan agama.

Bagi polisi, kekerasan dan anarkisme massa nampaknya menjadi wajar jika para kelompok sesat itu bertahan untuk tidak “bertobat”.

Jika paradigma mainstream aparat negara bisa disimpulkan seperti di atas, nampak wajar pula jika Setara Institute menyimpulkan bahwa dari 135 kasus yang dicatat di tahun 1997, terdapat 185 tindakan tindakan pelanggaran yang bisa dibagi dalam dua kategori; tindakan aktif negara berjumlah 92 tindakan; dan 93 sisanya terjadi karena negara melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga atau kelompok.

Nampak wajar jika dalam kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) misalnya, yang berurusan dengan pihak JAI dalam jajaran kepolisian adalah Baintel, bukan Bareskrim. Artinya, fokus utamanya adalah “menobatkan” warga Ahmadiyah yang belum tentu salah (bahkan seharusnya jelas tidak salah, jika aparat kepolisian memahami bahwa berkeyakinan berbeda adalah sah, dan bahwa persoalan keyakinan seseorang bukanlah wilayah mereka), bukan memproses dan menangkap pelaku kekerasan yang berkategori jelas salah: kriminal.

Nampak wajar pula, jika fakta di lapangan menunjukkan, terkait dengan kasus-kasus yang terjadi dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, aparat kepolisian selama ini tidak mampu mencegah tindak kekerasan yang terjadi secara massif di berbagai daerah. Aparat kepolisian juga seringkali membiarkan terjadinya kekerasan dan tidak mengambil langkah-langkah tegas atas kekerasan yang terjadi, termasuk melakukan antisipasi terhadap setiap tindakan yang secara nyata merupakan tindakan pengancaman terhadap kelompok lainnya yang berbeda pandangan mengenai agama dan keyakinan.

 

Kembali ke fitrah

Menarik mencermati salah satu rekomendasi seminar Dewan Pertimbangan Presiden itu, yaitu: “Aparat kepolisian harus menjunjung tinggi supremasi hukum, bertindak netral dan aktif, tanpa diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu, demi menjamin perlindungan terhadap setiap warga negara.”

Rekomendasi tersebut memang nampak normatif dan klise. Namun jika kita letakkan dalam analisa paradigma berpikir aparat polisi dan aparat negara secara umum seperti di atas, rekomendasi ini menjadi sangat penting artinya. Mengingatkan aparat kepolisian untuk kembali kepada fitrahnya sebagai petugas negara, bukan petugas agama, harus terus menerus dilakukan. Termasuk juga mengingatkan mereka bahwa segala tugas dan fungsi mereka harus didasarkan pada hukum dan keadilan, bukan pada desakan massa dan logika sektarian.  

Jika kita masih sepakat bahwa negara ini adalah negara hukum, mari kita lihat aturan hukum yang memayungi polisi. Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan: fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu pasal 13 UU tersebut menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tentu saja masyarakat dalam hal ini tidak mengenal logika mayoritas-minoritas, santri-abangan, Islam-non Islam. Hukum bersifat impersonal, bisa berlaku bagi siapapun tanpa pandang bulu. Untuk menegaskan sifat impersonalitas hukum seperti itu, unsur-unsur yang bersifat sangat privat harus dikeluarkan dari logika hukum. Keyakinan, kepercayaan, akidah adalah termasuk dalam wilayah privat itu. Dan hukum juga bersifat faktual dan obyektif, sesuatu yang konkret dan bisa diukur.

Ada dua pertanyaan besar jika polisi ikut menangani atau menghakimi keyakinan seseorang atau satu kelompok; pertama, jika keyakinan itu ada dalam wilayah internal, yaitu pikiran dan hati seseorang, bagaimana kita bisa mengkurnya? Adakah mekanisme yang bisa dibuat untuk mengontrol apa yang ada dalam pikiran seseorang?

Kedua, jika faktanya pikiran dan keyakinan orang sangat beragam di dunia ini, lalu keyakinan siapa yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menghakimi seseorang?

Dua pertanyaan itu menyiratkan ketidakmungkinan. Karena itu, sudah selayaknya polisi bersikap netral-keyakinan, netral-agama.

Lalu apakah polisi atau negara sama sekali tidak boleh berurusan dengan kehidupan beragama seseorang?

Tentu saja ada wilayah di mana negara bisa mengatur dan menanganinya; yaitu wilayah ekspresi keagamaan, wilayah eksternal, wilayah yang berhubungan dengan keteraturan publik dan berimplikasi pada kehidupan orang lain. Artinya, apapun keyakinan seseorang, jika ekspresi atau manifestasinya berimplikasi merugikan orang lain atau mengurangi hak dan kebebasan orang lain, maka negara harus bertindak. Ekspresi dan manifestasi ini bersifat sangat konkret.

Karena itu, apapun keyakinan seseorang, misalnya, jika manifestasinya adalah merusak properti orang lain, menyebabkan terancamnya jiwa orang lain, terenggutnya kebebasan beragama dan beribadah orang lain, dia harus berhadapan dengan hukum. Inilah wilayah polisi, sebagai aparat negara. Inilah fitrahnya.

Di hadapan kita sekarang ini, ada puluhan masjid dan rumah warga Ahmadiyah yang rusak karena manifestasi keagamaan itu, puluhan lainnya hidup di pengungsian bertahun-tahun karena diusir rumah miliknya sendiri, puluhan gereja hancur dan ditutup, ribuan jemaat nasrani tak tahu harus ke mana beribadah, beberapa rumah dan pabrik milik jemaah Wahidiyah di Tasik juga hancur.

Apakah ada yang dipenjara karena kriminalitas itu? Apakah mereka mendapatkan ganti rugi kerusakan sebagai warga yang sah? Apakah mereka mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi?

Sekali lagi kita bisa bertanya; kalaulah tak bisa berharap pada polisi, pada siapa kita mengadu?