Di kampung saya, beberapa tahun yang lalu, pada hari H pemilihan kepala desa, nampak satu pemandangan yang janggal. Seorang calon duduk di salah satu kursi yang disediakan oleh panitia pemilihan. Sedangkan kursi sebelah kirinya tak ada yang menduduki, kecuali sebuah botol kosong bekas kecap (tentu pada prakteknya, tidak semua kasus menghadirkan botol secara fisik). Ya, calon tunggal itu bersaing dengan botol.

Masyarakat menerima botol itu sebagai sebuah pilihan. Dan meski misalnya hasil akhir penghitungan suara dimenangkan oleh sang botol, calon tunggal yang duduk di sebelah kanan tetap akan menjadi kepala desa. Kemenangan sang botol hanya akan menjadi penanda bahwa sebagian besar warga tidak mempercayai, tidak suka, ragu, terhadap sang calon tunggal. Masyarakat percaya bahwa suara lain harus didengar, difasilitasi. Betapapun berkuasanya seseorang, ketidakpercayaan seseorang atau sebagian orang harus didengar sebagai sebuah pilihan. Dan bahkan mungkin pada kasus tertentu, kemenangan sang botol akan menjadi faktor delegitimasi keabsahan seorang calon pemimpin. Artinya, dalam kasus tertentu jika pemilihan dimenangkan oleh sang botol, maka pemilihan kepala desa akan diulang.

Ketika sejumlah calon pemimpin kita bertarung dalam kancah pemilu, kita dituntut untuk bersikap rasional dan menggunakan ukuran-ukuran pengetahuan dan moral yang kita miliki untuk menilai kelayakan para calon tersebut menjadi pemimpin kita, menjadi orang yang kita serahi tanggung jawab besar dalam mengelola proses berkehidupan dalam periode tertentu. Tentu saja jika kita mengandaikan sebuah demokrasi yang lebih substansial, dan jika kita mengandaikan bahwa memilih pemimpin juga berurusan dengan tanggung jawab moral kita, terlebih tanggung jawab profetik kita, maka ”memilih pemimpin” adalah satu proses penting bagi kita. Ia tak hanya selesai ketika hasil pilihan kita dihitung dan ditetapkan. Ia memiliki konsekuensi lanjut yang sangat panjang.

Mungkin saja ada saat ketika rasionalitas kita, pengetahuan kita, moralitas kita, menggiring pada kesimpulan bahwa dari sejumlah calon pemimpin yang maju; tidak ada yang layak memimpin; tidak ada yang mewakili aspirasi kita; tidak ada yang bersih dari politik uang dan segala macam kejahatan politik lainnya; tidak ada yang amanah. Ditambah lagi jika kita percaya sebuah adagium yang sangat populer dalam tradisi Islam soal memilih pemimpin, bahwa ”jangan memilih pemimpin yang mengajukan dirinya sendiri menjadi pemimpin.” Nah, ketika saat itu datang, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja salah satunya adalah: kita tidak memilih satupun di antara semua calon yang ada, alias golput (golongan putih). Kita tidak mau mengambil resiko berkontribusi untuk memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Lebih jauh, kita tidak ingin mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak sebagai salah satu kontributor ”salah pilih”.

Tentu saja ada alternatif lain, yaitu memilih yang terbaik dari para buruk. Atau memilih yang paling kecil madharat-nya sebagaimana satu kaidah dalam hukum Islam yang sangat populer tentang maslahah-madharat. Tepatnya kaidah tersebut berbunyi: ”jika ditemukan dua madharat, maka ambillah pilihan yang madharatnya lebih kecil.”

Tentu setiap pilihan alternatif didasarkan pada keyakinan dan rasionalitas yang kita bangun. Yang jelas, baik didasarkan pada argumen rasional, struktural, maupun agama, selalu ada ruang terbuka untuk memilih. Selalu ada ruang kemandirian individu untuk menentukan pilihannya sendiri.

Apalagi jika kegiatan memilih ini langsung dikaitkan pada semangat dan prinsip demokrasi. Demokrasi menjamin dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berpartisipasi, terutama dalam memilih pemimpinnya. Dan pilihan untuk tidak memilih adalah bagian dari peluang itu. Justru jika hak untuk tidak memilih itu diberangus, demokrasi menjadi cacat dengan sendirinya.

Lalu bagaimana dengan argumen bahwa memilih pemimpin itu wajib karena pemimpin yang dzalim, tiranik, sekalipun akan lebih baik daripada tidak ada pemimpin, vacuum of power?

Argumen ini nampak kuat untuk menjustifikasi kewajiban kita mengikuti pemilu. Namun demikian, kita bisa mengujinya lebih lanjut, secara konseptual maupun faktual. Kita andaikan saja argumen itu membawa pada satu kesimpulan: adanya pemimpin adalah wajib. Secara konseptual, tidak adanya pemimpin dalam satu wilayah negara hanya dimungkinkan jika tidak ada sama sekali pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Artinya, kewajiban memilih bisa digugurkan dengan adanya sebagian orang yang melakukan tindakan memilih tersebut. Dalam kategori hukum Islam, kondisi semacam ini akan melahirkan satu konsepsi hukum yang disebut fardhu kifayah. Artinya, sebuah tindakan wajib bagi sebuah komunitas, namun jka sudah ada satu atau sebagian dari komunitas itu yang melaksanakannya, maka gugurlah status wajibnya. Contoh konkret dalam praktek kaum muslimin sehari-hari adalah salat jenazah atau salat mayat.

Belum lagi jika kita masuk ke dalam kerangka faktual. Adalah mustahil jika dalam pemilu presiden Republik Indonesia, tidak ada satupun pemilihnya, atau katakanlah tidak satupun pemilih Islam yang menggunakan hak suaranya. Dalam logika demokrasi yang kita anut, sekecil apapun prosentase pemilih, atau sebesar apapun prosentase golput, ia tidak akan menggagalkan hasil pemilu. Malah, jika kita mengasumsikan bahwa mereka yang memilih golput adalah pemilih rasional, pemilih dengan kesadaran penuh, maka suara golput betul-betul akan menjadi suara lain; suara keraguan, ketidakpercayaan, dan pada taraf tertentu delegitimasi moral yang sangat sah dalam dunia demokrasi. Lebih jauh, secara umum mekanisme demokrasi juga telah menutup rapat peluang terjadinya vacuum of power.

Dus, fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan golput sama sekali tidak berdasar. “Hai orang-orang yang beriman: Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik (dari) apa yang Allah telah halalkan buat kamu, dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka melewati batas.( al-Maidah: 87-8).

Dus, kita harus mulai mempertimbangkan fatwa haramnya mengharamkan golput. []