Selasa, 7 Juli 2009 01:19

Jakarta, wahidinstitute.org. Rancangan Undang Undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kini tengah digodok Komisi VIII DPR RI dianggap sebagian kalangan masih menyimpan sejumlah problem. Salah satunya, rancangan undang-undang ini dirasakan bias mayoritas dan mengabaikan kelompok agama atau kepercayaan minoritas sebagai warga negara yang sama di hadapan negara dan hukum. Padahal, sebuah undang-undang tidak bisa hanya disandarkan pada doktrin agama tertentu. Sebab negara ini bukan negara agama, melainkan Pancasila. Sayangnya undang-undang semacam ini di Indonesia telah memiliki presedennya semisal undang-undang tentang bank syariah. Fenomena ini seperti “cacat bawaan”.

Namun demikian, dari sisi yang agak berbeda bisa saja rancangan ini dilihat muncul dari semangat melindungi umat Islam menjalankan keyakinannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi di negeri ini.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion bertajuk “RUU Jaminan Produk Halal, Inskonstitusional? Tinjauan Akademik” yang digelar hasil kerjasama Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Jaringan Indonesia Raya (JIRA), dan the Wahid Institute, Rabu (1/07). Acara ini diikuti sekitar 30 orang peserta dari perwakilan NGO, organisasi keagamaan dan kepemudaan. Berlangsung sejak pukul 10.00 WIB, berakhir pukul 14.00 WIB, kegiatan yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih besar itu digelar di ruang pertemuaan the Wahid Institute di Jalan Taman Amir Hamzah Jakarta.

Dalam pandangan Dimas, aktivis Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), rancangan undang-undang tentang Jaminan Produk Halal ini inkonstitusional. “Secara konstitusonal negara kita negara hukum. Sehingga hukum agama yang dicantumkan sebagai hukum positif melanggar kesepakatan konstitusi bahwa negara ini dijalankan atas prinsip hukum. Dan prinsip itu memisahkan hal-hal yang mengatur masalah sosial dan agama,” katanya.

“Ini (RUU Jaminan Produk Halal —red) pelaksanaan Pancasila Piagam Jakarta,” tandas Nia Syarifudin dari Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika. Fenomena ini menunjukkan masalah yang lebih luas terkait belum adanya kepastian dan  integritas hukum berbasis konstitusi. Jika ini tak bisa diselesaikan, masalah-masalah serupa bisa terjadi lagi. “Jadi kita butuh grand design seperti apa pelaksanaan kebijakan yang punya kepastian dalam mengejawantahkan konsensual nasional,” tambahnya.

Dengan alasan inkonstitusional dan tidak peka terhadap kelompok agama minoritas yang lain itu, sebagian peserta menilai sudah sepatutnya RUU itu ditolak. Soal kehalalan itu, mereka mengatakan sebaiknya diatur dalam payung hukum lain di luar Undang-Undang.

Strategi penolakan ini bisa saja usaha yang efektif untuk memotong mata rantai lahan korupsi yang sebelumnya ini juga dikeluhkan pihak pengusaha. “Dalam sejumlah diskusi kami dengan sejumlah penguasaha, RUU ini memang dikhawatirkanmenjadi mata rantai pungutan baru yang memberatkan mereka,” kata Bonar Tigor Naipospos Wakil Ketua Badan Pengurus Setara Institute. Tapi ia segera mengingatkan, di luar kalangan pengusaha penolakannya relatif rendah dibanding RUU Pornografi sebelumnya. Sehingga sangat mungkin jika pilihan menolak RUU itu minim dukungan dari masyarakat. “apalagi kita tahu para politisi di DPR selalu menghitung untung-rugi bagi kepentingan politik mereka.”

Penolakan dengan alasan inkonstitusional menurut Rumadi, peneliti senior the Wahid Institute yang juga menjadi fasilitator bersama juga dinilai mudah dibantah. Sebab, ada sejumlah preseden di mana lahir sejumlah undang-undang berbau agama sebelumnya seperti UU Bank Syariah. Karena itu pilihan lain yang bisa diambil adalah mengkritisi sejumlah landasan dan prinsip-prinsip normatif yang dicantumkan di dalam RUU yang tak ada dalam Rancangan Program Legislasi Nasional itu. “Termasuk mengenai siapa yang berwenang mengeluarkan sertifikasi,” tambah dosen Universitas Islam Negeri Jakarta itu. Di samping itu ia juga menegaskan agar tak terkesan rancangan tersebut hanya milik mayoritas muslim, kalangan nonmuslim bisa juga mengusulkan prinsip  atau hewan tertentu yang juga mesti dihormati

Pandangan senada juga dilontarkan Anick Hamim Thohari, Direktur Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). “RUU tersebut tidak mencantumkan kewajiban mengikat untuk mencantumkan sertifikasi halal. Yang ada, hanya kewajiban bagi yang mencatumkan kata halal untuk menyesuaikan dengan bahan, proses pengolahan, pengiriman, yang halal,” katanya. “Sertifikasi itu sifatnya voluntary“. Dalam pandangannya, dalam perspektif yang lain sertifikasi halal ini merupakan usaha melindungi mayarakat menjalankan keyakinannya. Cara yang sama bisa juga dilakukan mayarakat nonmuslim agar negara menghormati dan menjamin kebebasan menjalani keyakinan mereka. Bagi beberapa orang, justru dengan dirilisnya RUU itu status voluntary akan berubah bersifat wajib (mandatory).

Meski tak menghasilkan kesimpulan final mengenai sikap mereka terhadap RUU ini, semua peserta sepandangan bahwa RUU ini masih problematik. “Soal menolak dan menerima, itu hanya perbedaan strategi,” kata Rumadi menyimpulkan.

RUU JPH ini terdiri dari 12 bab, 44 ayat dan 75 pasal. Dalam RUU rencananya disahkan paling lambat akhir September itu pengaturan produk halal tersebut meliputi prosuk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik dan produk rekayasa genetik yang dikonsumsi masyarakat.Kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal berada di tangan pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Sementara MUI hanya bertugas menetapkan fatwa tentang kehalalannya.

Diamputasinya kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal ini mendapat reaksi MUI pusat. ” Kalau sekarang ada perkembangan yang menempatkan MUI hanya sebagai salah satu faktor yang ik ut menentukan dalam proses sertifikasi itu, maka ini berarti kemunduran,” Sekretaris Ulama Indonesia Abbar seperti dikutip kompas.com (11/06). Tapi salah seorang peserta FGD menyebut, sikap MUI belakangan melunak. “Sudah ada pembicaraan bahwa MUI masih akan dilibatkan dalam proses sertifikasi halal itu,” katanya. (AMDJ)

Sumber: Wahid Institute