Mahkamah Konstitusi pada 19 April 2010 yang lalu memutuskan untuk menolak permohonan Judicial Review UU PNPS No.1/1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang diajukan oleh 7 Lembaga Swadaya Masyarakat dan 3 individu.

Keputusan itu mengagetkan banyak pihak, karena secara umum banyak kalangan melihat bahwa UU tersebut sangat bermasalah, secara prosedral maupun substansial. UU tersebut juga melanggengkan diskriminasi sistemik yang terjadi terus menerus dan memakan banyak korban.

Salah satu diskriminasi yang nampak jelas dari UU PNPS dan penjelasannya adalah pembedaan kelas warga negara berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya.

Kelas I, adalah kelompok warga negara penganut 6 macam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, yang dinyatakan “kecuali mereka mendapatkan jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan yang diberikan oleh pasal ini”. (penjelasan pasal 1).

Bagi warga kelas I ini, sudah jelas benefit yang diterima. Di samping menjadi objek yang harus dilindungi dengan Undang-undang ini, mereka juga mendapatkan fasilitas-fasilitas dan privilege yang diberikan negara melalui Kementerian Agama. Fakta nyata dari privilege ini adalah adanya Direktorat Jenderal di Kementerian Agama yang mengurusi 6 agama ini. Itupun jika ditilik lebih jauh, terjadi pembedaan perlakuan yang nyata antara satu yang mayoritas dan lima yang minoritas.

Kelas II, adalah kelompok warga negara agama-agama lain misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism, yang dinyatakan, “mereka mendapatkan jaminan penuh seperti yang diberikan pasal 29 ayat 2 dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain”.(penjelasan pasal 1).

Penjelasan di atas sudah jelas memosisikan kelompok ini sebagai kelompok yang berpotensi “mengancam” 6 kelompok sebelumnya, dan tidak berlaku sebaliknya. Kelompok Bahai, Sikh, Tao, Yahudi, yang sebenarnya sudah lama eksis di Indonesia, berada dalam posisi ini. Dalam banyak kasus, warga kelas II ini melakukan hipokrisi hanya untuk menyiasati eksistensinya, agar dianggap warga negara yang setara dengan warga kelas I di atas. Dan tentu saja secara resmi mereka tidak memiliki “jatah” di Kementerian Agama.

Kelas III, adalah warga negara penganut aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan, yang dalam undang-undang 1/PNPS/1965 dinyatakan bahwa, “diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan para pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa Aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan atau menggunakan agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada”. (penjelasan Umum), sehingga pada penjelasan pasal 1 dinyatakan: “Terhadap badan/aliran kebatinan, Pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. no.II/MPRS/1960, lampiran A, Bidang I, angka 6″.

Kelas ini sudah jelas dianggap membahayakan agama yang 6, meskipun banyak di antara kelompok ini sudah ada sebelum munculnya 6 agama tersebut di Indonesia. Kelas ini mengalami diskriminasi berlapis, baik dalam konteks pemenuhan hak sipil, hak politik, maupun eksistensinya sebagai entitas. Baik sejak persoalan kelahiran, pendidikan, pernikahan, sampai soal penguburan penganut penghayat yang meninggal.

Pada perkembangannya, aliran-aliran keagamaan di dalam 6 agama sendiri terlempar dalam kelas ketiga ini jika oleh mainstream dianggap menodai agama mereka, sesat, dan lain sebagainya. Jemaat Ahmadiyah, kelompok Moshaddeq, dan dalam beberpa kasus Syiah, bisa disebut sebagai contoh.

Pengkelasan warga berdasarkan agama yang dipeluk ini tidak banyak menjadi pembahasan di DPR dan juga di tingkat pengambil kebijakan. Padahal, diskriminasi yang dialami sebagian warga negara akibat pengkelasan ini sangat parah. Dalam setiap level kebijakan, pembedaan perlakuan ini bahkan sudah menjadi semacam kesadaran umum tanpa ada perdebatan yang signifikan.

Engkus Ruswana, ketua Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan, bahkan melihat pengkelasan ini setara dengan pengelompokan kelas sosial masyarakat pada jaman Belanda, yang terbagi atas:

  1. Golongan masyarakat Eropah yang merupakan kelas tertinggi dengan berbagai fasilitas dan perlindungan utama, serta hak-hak yang prima.
  2. Golongan Timur Asing Lainnya, yang merupakan kelas kedua, yang masih mempunyai keleluasaan jauh lebih luas, dibandingkan golongan ke-3.
  3. Golongan Inlander (pribumi) yang selalu dicurigai dan dianggap membahayakan kekuasaan. Hak-hak sosialnya sangat dibatasi.

Sebagai negara demokratis yang menjamin kesetaraan setiap warga negara di depan hukum dan pemerintahan, jelas diskriminasi ini adalah batu sandungan besar yang menghambat proses membangun negara-bangsa yang lebih beradab. Alih-alih menghapuskan diskriminasi yang ada, Mahkamah Konstitusi, sebagai satu dari sedikit harapan reformasi hukum kita, justru menetapkan Undang-undang diskriminatif tersebut sebagai UU yang konstitusional. Dalam konteks seperti ini, nampaknya putusan MK patut dipertanyakan ulang.[]