Tag

,

Surat Cinta untuk Pak Mahfud MD

Pak Mahfud MD, Ketua MK yang saya banggakan.

Sebagai warga negara yang peduli kedamaian dan keadilan, saya menyatakan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pernyataan-pernyataan Anda yang bernas menanggapi penyerangan terhadap warga Syiah di Sampang, Madura. Sungguh, itu pernyataan tegas dan berani dari seorang negarawan untuk para kriminal yang telah merusak tatanan kedamaian di negeri ini, di tengah komentar para pejabat publik lain yang serba tak jelas dan simplifikatif.

Melalui surat ini saya hanya hendak mengingatkan bahwa di antara faktor sosiologis, ekonomi-politis, persoalan keluarga, dan lain sebagainya yang melatari kasus pembakaran dan pembunuhan warga Syiah tersebut, ada faktor signifikan yang selalu mengingatkan saya kepada peran Anda sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi: yakni masalah penodaan agama.

Sebagai salah seorang yang mengikuti secara detail proses pengajuan Judicial Review UU PNPS No.1/1965, saya ingin mengembalikan memori Anda, dan siapa pun yang membaca surat ini, bahwa terminologi “penodaan agama” muncul dari UU tersebut.

Dikurangi dissenting opinion dari Prof. Dr. Maria Farida, salah satu Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak apa yang dituntutkan oleh para pengaju judicial review.

MK memang sudah berhati-hati dalam memutuskan hal tersebut, karena sesungguhnya yang diputuskan bukan sekadar menolak (mentah-mentah), namun menolak dengan beberapa catatan penting dan rekomendasi revisi kepada lembaga DPR yang memegang kewenangan legislasi.

Mungkin bagi Anda, dan hakim-hakim konstitusi lainnya, keputusan itu sudah sangat benar, argumentatif, dan sesuai konstitusi. Meskipun tentu saja pihak pengaju juga sudah secara substansial mengacu kepada argumen hukum konstitusional. Perdebatan hukum dan adu argumentasi dari banyak pihak yang sangat produktif dalam proses judicial review itu juga sudah digelar dengan ingar bingar dan sangat berkualitas.

Tapi kali ini saya ingin mengajak Anda melihatnya pada konteks implikasinya, dan mencoba mengetuk perasaan kemanusiaan Anda, dengan perspektif korban, atau calon korban.

Bagi banyak orang, terutama kalangan yang menolak judicial review tersebut, apa yang saya sebut di atas sebagai “catatan penting” dan “rekomendasi revisi” dianggap tidak ada. Meski kemudian ada perdebatan lanjut tentang RUU KUB yang saat ini juga perlahan mengabur, mereka mengantongi satu hal: bahwa label “penodaan agama” bukan saja masih bisa digunakan untuk menghakimi kelompok lain yang dianggap sesat, tapi bahkan lebih mendapatkan justifikasi dari keputusan MK tersebut.

Dus, kita lihat implikasinya di lapangan: SKB Ahmadiyah diproduksi, menyusul kemudian puluhan Perda-Perda dan SK pemerintah daerah yang melarang aktivitas Ahmadiyah secara membabi buta, lalu muncul (lagi) kasus Syiah dengan logika yang sama: penodaan agama.

Pun tidak terlihat niat baik pengelola negara ini untuk melihat implikasi ini sebagai ancaman serius kehidupan bernegara.

Saya sendiri sejauh ini masih yakin, karena kelemahan mendasar rumusannya, UU PNPS ini di lapangan banyak ditafsirkan sebagai pengkelasan warga negara. Ada yang lebih superior karena agama dan keyakinan yang dipeluknya, dan dengan itu ada kelompok lain yang bisa dinegasikan hak-haknya karena pilihan agama dan keyakinannya. Fakta bahwa negara hanya memfasilitasi beberapa kelompok “agama resmi” juga menunjukkan secara gamblang pengkelasan itu.

Pak Mahfud MD, Ketua MK yang saya banggakan.

Sebagaimana telah disebut, tentu saja kasus Sampang ini tidak bisa dilihat dari satu faktor penodaan agama ini saja. Tapi faktor sensitif inilah yang menjadi bensin yang mampu membakar emosi massa secara luar biasa. Ditambah, di lapangan, beberapa tokoh agama, bahkan beberapa pejabat publik lokal turut andil langsung mengemas kasus Sampang dalam kerangka faktor ini.

Sekadar contoh adalah fatwa MUI Jawa Timur tentang kesesatan Syiah dan beberapa lontaran pernyataan Bupati Sampang yang secara tegas menolak “aliran sesat” masuk ke Sampang.

Sebenarnya, banyak kalangan juga sudah terlalu sering menyatakan kepada publik, kepada para pengelola negara, bahwa penyelesaian pemerintah selama ini terhadap kasus Ahmadiyah, kasus Eden, dan kasus-kasus berjudul “penodaan agama” akan menjadi preseden buruk bagi perlindungan terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Lebih jauh lagi, akan menjadi catatan buruk terhadap proses demokratisasi di Indonesia.

Rekomendasi resmi Komnas HAM dalam banyak kasus serupa juga secara jelas menyebut indikator-indikator kebencian dan logika penyesatan oleh kelompok satu terhadap kelompok lain.

Namun, di luar fakta-fakta terang benderang bahwa terjadi pembiaran oleh aparat negara dalam kasus-kasus sejenis ini, pemerintah seakan tidak menaruh perhatian serius terhadap pelabelan penodaan agama ini, untuk tidak mengatakan malah berpihak kepada kelompok dominan yang dengan mudah melakukan stigma terhadap kelompok lain yang berbeda, tak peduli apakah mereka memenuhi unsur “menodai” atau tidak secara definisi hukum. Atau juga, apakah memang ada rumusan hukum yang tepat untuk kata “menodai” atau tidak.

Hasilnya, status menodai agama menjadi semacam penyakit kusta yang lalu menghalalkan orang untuk memusuhi, mengusir, dan bahkan membunuh sang penoda. Disadari atau tidak, status inilah yang kini menempel pada pengungsi Ahmadiyah di Lombok, korban Cikeusik, dan korban Sampang.

Pak Mahfud MD, Ketua MK yang saya banggakan.

Saya tak hendak menyalahkan Anda dalam kasus ini. Saya hanya ingin mengingatkan, bahwa di negeri gemah ripah loh jinawi ini, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat krusial. Jika hal ini selalu dan selalu diabaikan, bukan tidak mungkin peradaban negeri ini akan mundur jauh ke belakang, ke abad pertengahan, bahkan kegelapan.

Fakta intoleransi di pelupuk mata kita yang selalu dibantah oleh para pejabat publik negeri ini membutuhkan perhatian lebih dari kita semua. Dan tentu saja Anda.

Surat ini adalah sebentuk cinta saya kepada Anda, sebagai salah satu pemegang suara dan kuasa di negeri indah ini. Semoga Anda juga tidak lupa bahwa hanya Allah-lah yang berhak menghakimi keyakinan seseorang.

Dimuat di: Beritasatu.com