Tag

, ,

Otoritarianisme Orde Baru saat ini sudah menjadi musuh bersama. Dominasi, hegemoni, monopoli, dan penyeragaman yang menjadi atmosfir dominan di segala bidang pada masa itu, kini sudah tidak menemukan relevansinya. Desakan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menjadi salah satu ruh negara demokrasi sudah sedemikian kuatnya sehingga atmosfir tersebut sudah tak mungkin lagi disemai dalam era reformasi ini.

Namun jika kita sisir lebih jauh, masih tersisa warisan sejarah penyeragaman ala Orde Baru yang cukup mengkhawatirkan kita, terutama karena implikasinya masih kuat terasa. Salah satu yang tersisa itu adalah kebijakan yang membatasi organisasi siswa di sekolah. Berbarengan dengan kebijakan NKK/BKK untuk kampus saat itu, satu-satunya organisasi yang sah dan diakusi di sekolah hanyalah OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Dus, tergusurlah IPNU/IPPNU (Ikatan Pelajar NU/Ikatan Pelajar Putri NU), IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah), dan PII (Pelajar Islam Indonesia) dari area sekolah, dan bermain di pinggiran. Bahkan lebih jauh, IPNU/IPPNU kemudian mengganti “pelajar” menjadi “putra” dan “putra putri”, sementara IPM berganti menjadi IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah).

Kekosongan organisasi berbasis keagamaan di sekolah itulah yang kemudian dimanfaatkan secara baik oleh apa yang disebut sebagai “gerakan Islam baru” yang cenderung simbolik dan formalis, untuk tidak mengatakan revivalis. Melalui ROHIS (Kerohanian Islam) yang menjadi bagian dari OSIS (sub-struktur), gerakan ini mendapatkan wilayah persemaian yang sangat basah, di tengah minggirnya gerakan keagamaan lain yang lebih dulu. Dus, sejak 1980an itu kita menyaksikan gerakan formalisme Islam mengalami kemajuan yang berarti.

Ketika reformasi bergulir, kelompok inilah yang lebih siap memanen kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berorganisasi, sementara kelompok keagamaan yang basisnya lebih luas, masih berkutat di pinggiran dan bahkan mengalami culture shock ketika organisasi-organisasi induknya mulai tergiur dengan politik kekuasaan.

Tanpa berusaha melakukan generalisasi, Dani Dwi Permana, pengebom bunuh diri Hotel JW Marriot Jakarta pada 17 Juli 2009 adalah anak berusia 18 tahun dan tercatat sebagai pelajar SMA Yadika 7, Parung Bogor, yang kebetulan juga anggota ROHIS di sekolahnya.

Publik juga kemudian terhenyak ketika menyadari bahwa Dani tidak sendirian. Aip Hidayat, pengebom Bali II, Oktober 2005, adalah lulusan Madrasah Aliyah (MA) Pesantren Assalam Cokroaminoto, Maja, Majalengka. Dan berdasarkan penyidikan, Aip mengalami radikalisasi ketika masih duduk di MA tersebut, sebagaimana Imam Samudra yang adalah mantan ketua OSIS MAN 1 Serang, Banten. Meski Imam Samudra adalah jebolan Afghanistan, namun bibit radikalisme tertanan sejak ia sekolah. Bahkan Atok, salah satu anggota jaringan Azahari yang juga sudah ditangkap polisi, dilaporkan direkrut Darul Islam (DI) ketika masih menjadi siswa SMP di Wonogiri pada 1997.

Awal 2011 yang lalu, kelompok teroris yang disebut sebagai Sel Klaten ditangkap. Tiga orang di antaranya masih tercatat sebagai siswa SMKN 2 Klaten, dan tiga lainnya adalah alumni sekolah yang sama. Dan keenam anggota kelompok teroris tersebut juga adalah anggota ROHIS di sekolahnya.

Ketika LaKIP (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) merilis temuan surveinya awal tahun lalu, banyak pihak dibuat kaget.  Survei yang dilakukan terhadap terhadap siswa dan guru PAI (Pendidikan Agama Islam) di tingkat SMU seJabodetabek ini memang menunjukkan kecenderungan intoleransi yang cukup fantastis. Bisa dibayangkan, tingkat kesediaan siswa untuk terlibat dalam aksi menyegel merusak tempat hiburan, misalnya, mencapai angka 58%. Lebih mengejutkan lagi misalnya, sebanyak 65,6% siswa sangat/cukup setuju, jika syariat/hukum Islam diberlakukan di Indonesia, berbagai persoalan bangsa akan dapat diatasi. Oleh karena itu, para siswa juga (71,9%) beranggapan bahwa umat Islam Indonesia seyogianya menyalurkan aspirasi politik mereka ke dalam partai-partai Islam.

Beberapa penelitian lain juga mengonfirmasi fakta memprihatinkan ini. Belum lagi fakta lain yang terungkap dalam kaitan dengan pendirian Negara Islam Indonesia (NII) yang menjadikan siswa sekolah menjadi sasaran kaderisasi mereka. Meski bergerak secara “bawah tanah”, sudah banyak korban penghilangan dan penculikan terungkap.

Melarang organisasi memang tak mudah–juga bisa blunder–, apalagi organisasi yang bekerja di bawah tanah. Dalam era di mana fundamen demokrasi sudah semakin tertata saat ini, akan lebih mudah jika ruang kontestasi antar kelompok agama dibuka seluas-luasnya. Tutup rapat-rapat atmosfir hegemoni, monopoli, penyeragaman. Penyelenggara pendidikan harus memikirkan secara serius untuk membuka kembali ruang publik sekolah ke khittahnya sebagai ruang kontestasi multiideologi. Peraturan bahwa hanya OSISlah satu-satunya organisasi intra yang berhak ada di sekolah perlu ditinjau ulang. Menurut laporan Farha Ciciek bahkan, sudah ada upaya dari organisasi pelajar seperti PII, IPNU/IPPNU dan IRM melalui pembentukan Poros Pelajar untuk minta pencabutan ”hak istimewa” OSIS tersebut. Tetapi belum ada tanggapan berarti dari penyelenggara negara.

Setidaknya, jika prinsip kontestasi demokratis terjadi, anak-anak muda kita akan memiliki perspektif, bahwa Islam tidak monolitik, tidak pula monoideologis. Tidak ada yang disebut Islam saja. Ajektif untuk Islam adalah keniscayaan.[]