_front cover edit

Judul buku : Kuburlah Kami Hidup-hidup

Penulis : Anick HT

Penerbit : ICRP dan Inspirasi.co

Halaman : 170 halaman.

Edisi : Cetakan Pertama, Januari 2014

Bagaimana sebuah negara demokratis seperti Indonesia menjamin kesetaraan warganya dalam konteks agama dan keyakinan? Dalam tataran formal konstitusional, perlakuan negara tidak mengenal istilah mayoritas-minoritas.

Ukuran kebijakan yang digunakan adalah warga negara sebagai individu yang setara, memiliki hak sama, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.

Namun pertanyaan berikutnya adalah: apakah realitas Indonesia saat ini menunjukkan perlakuan yang setara? Bagaimana dengan warga Ahmadiyah di Lombok yang sudah hampir 8 tahun tinggal di pengungsian?

Bagaimana dengan puluhan gereja yang tak kunjung mendapatkan ijin pendirian selama bertahun-tahun? Bagaimana negara memperlakukan penganut Bahai, Tao, Yahudi, dan penganut agama-agama lokal yang sudah ada di negeri ini, dan bahkan sudah eksis sebelum Indonesia berdiri?

Lalu bagaimana dengan laporan-laporan riset yang menunjukkan bahwa intoleransi dan diskriminasi semakin tinggi angkanya? Juga kekerasan berlatar agama yang semakin sering mewarnai pemberitaan media kita? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang memunculkan keresahan di sejumlah pihak, termasuk penulis buku ini, Anick HT.

Melalui buku “Kuburlah Kami Hidup-hidup” ini Anick memotret isu-isu antar-agama dalam sudut pandang kaum minoritas yang selama ini menjadi korban, baik oleh kebijakan negara yang diskriminatif maupun oleh kelompok tertentu yang menggunakan kekerasan atas nama agama.

Dalam pengantarnya, Anick HT menegaskan bahwa buku ini diterbitkan sebagai bagian dari upaya membangun keresahan dan menebarkannya.

“Kita harus resah ketika sesuatu bernama agama yang sejatinya menyejukkan pemeluk maupun orang lain yang bersentuhan dengannya, tiba-tiba menjadi monster menakutkan yang bisa menggilas siapapun yang dianggap berbeda atau menyimpang.” (h. 16)

Buku puisi esai ini memuat lima kisah diskriminasi panjang yang dialami beberapa kelompok minoritas di Indonesia, termasuk kelompok agama lokal seperti Sapta Darma dan agama Suku Kajang.

Meski berbentuk puisi, buku ini merangkum riset mendalam tentang kasus-kasus yang diangkatnya. Buku ini pada dasarnya adalah gabungan antara puisi (fiksi) dengan realitas yang dipotret melalui sejumlah catatan kaki penting yang menunjukkan bahwa buku ini kaya dengan data lapangan dan referensi.

Mungkin inilah yang dimaksud sebagai puisi esai, sebuah genre dalam khazanah sastra Indonesia yang diperkenalkan oleh Denny JA melalui bukunya: Atas Nama Cinta (2012).

Buku ini mencoba menyentuh emosi pembacanya melalui kisah-kisah dramatis yang memancing empati terhadap korban diskriminasi di Indonesia. Meski diskriminasi, konflik, dan kekerasan adalah bagian dari keseharian kita dan hanya sepintas lalu muncul dalam pemberitaan media, namun bagi korban yang mengalaminya, kasus-kasus tersebut membawa dampak yang sangat panjang.

Seperti terungkap dalam buku ini misalnya, apa yang dialami warga Ahmadiyah di pengungsian bukan hanya kehilangan hak untuk menempati tanah dan rumahnya sendiri, menggarap ladangnya sendiri, namun juga kehilangan beberapa hak mendasar mereka yang bahkan sudah dijamin secara tegas oleh konstitusi; hak atas pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan bahkan hak politik mereka juga dikebiri, termasuk tidak berhak memilih dalam pemilu, karena sulit bagi mereka untuk mendapatkan KTP di pengungsian.

Di tengah kuatnya fenomena intoleransi dan kekerasan atas nama agama, buku-buku yang sangat jelas keberpihakannya pada korban seperti ini layak diapresiasi. Buku ini sangat kuat memancing pembacanya untuk terlibat merasakan penderitaan korban diskriminasi. Puisi esai ini juga penting untuk merawat ingatan kita terhadap perjalanan panjang proses bernegara kita yang penuh carut-marut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Musdah Mulia dalam komentar yang termuat juga di buku ini, “Buku ini sarat dengan potret ketidakadilan, ketimpangan dan perilaku diskriminatif yang dilakukan negara dan kelompok mayoritas di negeri ini.

Membacanya membuat kesadaran kemanusiaan kita terusik untuk mempertanyakan masih adakah gunanya negara, pemerintah dan agama di negeri yang sering disebut sebagai negara demokrasi ini? (h. 9) Membaca buku ini, kita seperti disadarkan bahwa pekerjaan rumah kita masih panjang untuk disebut sebagai negara yang menjamin kesetaraan antar warganya.

Sumber: PedomanNews.com