Menjelang tahun baru 2021 publik Indonesia disuguhi peristiwa dramatis: kejar-kejaran, tembak-tembakan, lalu menghidangkan korban nyawa: 6 anggota laskar FPI. Drama berlanjut: Pemerintah mengumumkan bahwa FPI telah dinyatakan bubar dengan sendirinya, dan melarang segala kegiatan dan penggunaan atribut FPI. Babak berikutnya, setelah menahan Habib Rizieq karena beberapa kasusnya, adalah pembekuan 89 rekening FPI dan individu-individu yang terafiliasi dengan FPI.

Apakah persoalan FPI tuntas dengan drama beberapa babak itu? Ternyata tidak.

Komnas HAM menyatakan terjadi indikasi pelanggaran HAM dalam sebagian peristiwa penembakan laskar tersebut. FPI melahirkan FPI berikutnya: Front Persatuan Islam. Mungkin drama ini akan memanjang menjadi beberapa episode.

Beberapa pertanyaan juga segera mengemuka terkait drama tersebut. Sebegitu besarkah pengaruh Habib Rizieq dan FPI sehingga membutuhkan semacam operasi untuk membuntuti rombongan Habib Rizieq? Sebegitu kuatkah posisi FPI sehingga membutuhkan tanda tangan 3 menteri dan 3 pejabat setingkat Menteri untuk membubarkannya? Sebegitu hebatkah Habib Rizieq sehingga pemerintah nampak bergegas dan buru-buru menjeratnya dengan sekian delik pidana?

Di luar pertanyaan itu, sebenarnya bisa dimunculkan sekian belas pertanyaan lain yang mengiringinya. Pertanyaan utama yang paling syahdu adalah: mengapa baru sekarang?

FPI bukan ormas yang didirikan setahun dua tahun yang lalu. Sudah 22 tahun mereka berkiprah dengan mencatatkan ratusan kekerasan, perkelahian, persekusi, sesekali kegiatan siaga kebencanaan yang heroik. Dengan mudah kita pun bisa melacak daftar kekerasan dan persekusi yang dilakukan oleh FPI atau organisasi sejenis. Lebih dari dua dekade beberapa kelompok minoritas hidup berdampingan dengan rasa takut, was-was, dan sebagian memilih “berdamai” dengan memberi privilese kepada kelompok “penjaga moral” tersebut. Dan tentu dengan kesadaran publik yang lama-lama terbangun bahwa kelompok ini “tak tersentuh” oleh hukum kita, kelompok ini melenggang kangkung dengan beberapa jenderal di belakangnya. Ini karena publik juga melihat bahwa di lapangan, seringkali aparat justru melindungi dan berada di pihak pelaku kekerasan.

Pelan-pelan pula terbangun ketakutan yang lebih besar: kelompok ini bergerak dengan justifikasi bahwa mayoritas umat Islam berdiri mendukung di belakang mereka. Berbagai periswa 4 tahun belakangan ini menegaskan kesan itu: Pilkada Jakarta, gerakan 212 dan segala episode terusannya, Pilpres 2019, seakan menempatkan Habib Rizieq dan FPI sebagai elemen penting yang merepresentasikan gerakan keislaman Indonesia, hingga kemudian memunculkan penambahan pangkat: Imam Besar.

Lalu ke mana NU, ormas terbesar di Indonesia? Ke mana Muhammadiyah, ormas terbesar kedua? Di mana Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan? Mengapa wajah moderat Islam tiba-tiba mengecil mengkerut, tergantikan dengan kegagahan Sang Imam Besar? Ke mana PPP, PKB, PAN, dan PKS? Mengapa wajah politik Islam keumatan tergerus oleh gerakan NKRI Bersyariah? Mengapa para pejabat publik kita tiba-tiba merasa lebih gagah dan bangga jika sowan ke Petamburan, selfie, lalu konferensi pers, daripada mengunjungi ketua partai?

Tulisan ini tak hendak melegitimasi pembubaran FPI yang agak berlebihan itu. Karena bagi saya, yang lebih penting adalah menyadari bahwa ketika pejabat negara, para pemimpin, tokoh masyarakat, membangun kolaborasi dengan kelompok kekerasan, entah alasan apa yang menyertainya, maka fantadzirissa’ah: pada saatnya ia akan menjadi besar dan potensial mengancam kehidupan kita yang harmonis. Sementara, kelompok moderat yang lebih besar tak kunjung menyadari ancaman jangka panjang ini.

Di situlah masalah kita selama ini.

Lagi-lagi harus diulang pertanyaan besarnya: mengapa baru sekarang? Setelah sekian konflik berdarah-darah terjadi. Setelah ratusan kekerasan dan persekusi dipertontonkan. Setelah ratusan rumah ibadah rusak, ditutup, disegel. Setelah ribuan korban hidup dalam trauma pasca-kekerasan yang dialami mereka. Setelah sekian puluh tahun sebagian dari kita hidup berdampingan dengan rasa takut yang terpelihara.

Untuk menjawab pertanyaan itu, mungkin akan muncul beberapa spekulasi intelijen dan politik konspirasi. Mungkin akan muncul analisa yang melibatkan politik global seperti yang berkembang di media sosial.

Namun mungkin juga pertanyaan itu tak perlu dijawab, hanya perlu disyukuri, terlepas dari ketidaksetujuan kita terhadap detail langkah yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini. Keberanian pemerintah saat ini sangat layak diapresiasi, dengan segala catatannya.

Lalu, bukankah dengan mudahnya FPI juga melahirkan FPI baru: Front Persatuan Islam? Bagaimana dengan lembaga-lembaga dan ormas kekerasan selain FPI yang ada? Bukankah seharusnya mereka juga dibubarkan?

Secara administratif dan hukum, tentu siapapun dengan mudah bisa membuat dan mendaftarkan lembaga baru bernama FPI. Namun poin terpenting dari langkah “pembubaran FPI” saat ini adalah “peruntuhan legitimasi”, bukan pada pembubaran organisasinya sendiri. Ketika kesadaran menjaga negeri dari keterpecahan dan permusuhan yang akut sudah membulat, maka meruntuhkan legitimasi kelompok kekerasan menjadi momentum penting untuk memulai perubahan itu. Keruntuhan legitimasi FPI secara psikologis juga akan meruntuhkan kelompok kekerasan lain yang hanya menjadi follower dari tren yang dibuat oleh FPI.

Dengan demikian, tanpa mengurangi kritisisme dan dorongan kita bahwa dalam kasus pembubaran seperti ini pemerintah harusnya menggunakan cara-cara yang sehat dan demokratis, inilah saatnya kelompok moderat Islam menyaringkan suara dan kiprah publiknya. Inilah saatnya kita mendelegitimasi alasan dan argumen hadirnya kelompok kekerasan dalam ruang publik kita.

Saatnya pula mengubah nada pejoratif dan berbau mitos ketika orang merujuk kelompok moderat Indonesia sebagai silent majority. Jangan sampai suatu hari nanti kita baru menyadari bahwa bahwa yang silent moderate ternyata minoritas di Indonesia, mengingat bahwa menjadi bagian dari kelompok Islam kekerasan ternyata lebih seksi dan mendapatkan benefit maupun privilege lebih.

Ini saatnya pula pemerintah konsisten dengan komitmen menjaga kemajemukan dan bertindak tegas terhadap segala tindak kekerasan, persekusi, dan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat kita. Seharusnya tidak ada lagi cerita muncul, bahwa aparat negara melakukan pembiaran, dan bahkan berpihak, kepada pelaku kekerasan.

Semoga. []

[Anick HT]

Artikel ini ditulis untuk Bulletin islamina Volume 2 No. 11, Januari 2021