Ketika ada pemerintah daerah yang menginginkan penerapan syariat Islam atau hal yang sejenis dalam bentuk perda, pemerintah pusat umumnya bersikap oportunistik. Mereka beranggapan bahwa karena aspirasi ini berasal dari ajaran agama mayoritas maka dianggap sebagai aspirasi masyarakat luas. Padahal, menurut saya, harus ada kajian lebih jauh. Tampaknya pemerintah pusat tidak berani mengambil tindakan yang tegas dengan tetap bersandar pada nilai-nilai demokrasi, karena tindakan macam ini dinilai tidak populer.
[Saiful Mujani]
